Wali Kota Kediri Soroti Perubahan Desil Tidak Wajar, Minta Data Penerima Bantuan Diverifikasi
Kediri, gelarfakta.com – Perubahan data desil menjadi perhatian Pemerintah Kota Kediri setelah ditemukan warga yang dinilai masih layak menerima bantuan, tetapi mengalami kenaikan desil meski kondisi ekonominya di lapangan belum banyak berubah.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Ia menggelar rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemerintah Kota Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti temuan perubahan desil sekaligus memastikan persoalan yang terjadi di lapangan dapat segera ditangani.
Vinanda mengatakan, perubahan desil yang dinilai tidak wajar menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Sebab, ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat dapat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program dan bantuan pemerintah.
“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam. Dan ini tidak hanya terjadi di Kota Kediri, tetapi juga ditemukan di beberapa wilayah lainnya,” ujarnya.
Menurut Vinanda, data desil tetap menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program pemerintah. Namun, kondisi nyata masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, Pemkot Kediri melakukan verifikasi dan analisis untuk melengkapi proses pemutakhiran data.
Langkah tersebut dilakukan agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Sebelumnya, Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial juga telah melakukan pendataan langsung terhadap masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Pendataan dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai bahan pembanding sekaligus acuan dalam melihat kondisi penerima bantuan.
“Kemarin sebenarnya dari Dinsos sudah melakukan survei, jadi Pemerintah Kota Kediri punya data sendiri. Kita turun langsung melalui TRC dan Tagana untuk melihat kondisi warga, khususnya mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Kita ingin memastikan jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” terangnya.
Vinanda mengatakan, Pemkot Kediri akan kembali melakukan survei untuk memastikan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tentunya proses pemutakhiran data perlu dukungan dari banyak pihak, karena jumlah masyarakat Kota Kediri ini kurang lebih 300 ribu orang. Apabila yang survei hanya dari Pemerintah Kota Kediri saja, tentu tidak bisa segera selesai. Sehingga saya berharap, baik FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk bisa turun ke lapangan melakukan survei dan kita kawal bersama agar data yang kita miliki ini benar-benar valid,” tuturnya.
Vinanda menegaskan, ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan dan program pemerintah tidak salah sasaran. Ia tidak ingin warga yang sudah mampu masih menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
“Jangan sampai orang yang sudah mampu mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Karena itu, mari kita bersama-sama memastikan data yang kita miliki sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga program pemerintah dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan ketepatan data, Vinanda juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap aturan bagi petugas yang melakukan pendataan dan bekerja di lapangan. Menurutnya, niat membantu masyarakat harus disertai kewenangan, dasar hukum, prosedur, dan dokumentasi yang jelas.
“Jangan sampai kita niatnya membantu masyarakat, tetapi karena kurang memahami aturan, langkah yang kita ambil justru menimbulkan risiko di kemudian hari. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan niat baik,” tegasnya.
Vinanda meminta proses kerja di lapangan dilakukan secara sistematis, mulai dari menemukan persoalan hingga memastikan penyelesaiannya.
“Ke depan, saya ingin pola kerja kita sederhana: temukan, verifikasi, laporkan, koordinasikan, tindak lanjuti, kawal, selesaikan, kemudian evaluasi,” pungkasnya.(*/pty/kur)
