Bimtek Jitupasna Digelar, Pemkot Kediri Perkuat Kesiapsiagaan Penanganan Bencana
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kesiapsiagaan petugas dalam melakukan pengkajian kerusakan dan kebutuhan setelah terjadi bencana.
Bimtek Jitupasna berlangsung selama tiga hari dengan materi yang disesuaikan dengan bidang dan tugas masing-masing peserta. Melalui kegiatan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu melakukan pengkajian sesuai peran dan kewenangannya.
Dengan demikian, ketika terjadi bencana, setiap pihak sudah memahami tindakan serta tanggung jawab yang harus dilakukan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengapresiasi seluruh unsur yang selama ini mendukung penanggulangan bencana di Kota Kediri. Menurutnya, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Joko saat membuka bimtek.
Ia menjelaskan, koordinasi antara BPBD dan berbagai instansi terkait selama ini telah berjalan dengan baik. BPBD juga memiliki grup komunikasi bersama relawan, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya untuk mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana.
“Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak pohon tumbang beberapa waktu lalu, informasi tidak hanya diterima melalui layanan aduan 112, tapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan dan dokumentasi foto,” tuturnya.
Joko mengatakan, Kota Kediri memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 dan berada pada tingkat kerawanan bencana terendah keempat di Jawa Timur. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Kota Kediri terbebas dari potensi bencana.
Berdasarkan kajian risiko bencana, sejumlah potensi yang perlu diantisipasi antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem berupa angin puting beliung, tanah longsor, hingga kekeringan.
Karena itu, Joko menilai kolaborasi dan koordinasi antar-OPD menjadi kunci dalam penanganan bencana. Terlebih, upaya tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.
“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun kondisi ini tidak berarti bahwa Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” terangnya.
Melalui Bimtek Jitupasna, Joko berharap peserta tidak hanya memahami konsep pengkajian kebutuhan pascabencana, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pascabencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan empat prinsip utama proses pembelajaran yang diterapkan selama tiga hari pelatihan, yakni pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif, serta orientasi untuk perubahan.
Untuk menciptakan ruang diskusi yang interaktif, peserta juga dibagi ke dalam beberapa kelompok selama pelatihan.(*/pty/kur)
