Mas Dhito: Pelayanan Dasar Jadi Fokus Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri 2027
Kediri, gelarfakta.com — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pelayanan dasar bagi masyarakat menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2027. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan musrenbang yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu (11/3/2026).
“Fokusnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” kata Mas Dhito usai membuka kegiatan tersebut.
Menurut Mas Dhito, pelayanan dasar yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas sekaligus memperkuat layanan di dua rumah sakit daerah.
Untuk Rumah Sakit Kabupaten Kediri Pare (RSKK Pare), meskipun saat ini masih berstatus rumah sakit tipe B, Mas Dhito mendorong agar kelengkapan peralatan medisnya dapat setara dengan rumah sakit tipe A. Sementara itu, RSUD Simpang Lima Gumul Kediri (RSUD SLG) direncanakan akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah daerah. Mas Dhito mengakui masih banyak ruas jalan di Kabupaten Kediri yang mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan.
“Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya Over Dimension Over Loading (ODOL) dari truk,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan relatif tidak terlalu signifikan pada ruas yang tidak dilalui kendaraan bertonase berlebih. Meski demikian, pemerintah daerah menargetkan perbaikan berbagai ruas jalan yang rusak dapat diselesaikan secara bertahap pada tahun 2027.
“Memang fiskal kita terbatas, tapi ini soal prioritas,” ucapnya.
Fokus pelayanan dasar lainnya adalah penanganan sosial dan kebencanaan. Menurut Mas Dhito, bencana banjir masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri.
Permasalahan tersebut kerap berkaitan dengan sungai yang menjadi titik luapan air namun bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, upaya mitigasi banjir menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia juga menyinggung dampak gangguan cuaca akibat siklon tropis yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah Kabupaten Kediri. Meskipun saat ini kondisi cuaca relatif lebih tenang, Mas Dhito meminta BPBD Kabupaten Kediri untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Jadi masih harus meningkatkan kewaspadaan untuk teman-teman BPBD dan tim di Pemerintah Kabupaten,” tandasnya.(*/pty/kur)
