LKPJ 2025 Disampaikan di DPRD, Wali Kota Kediri Paparkan Capaian Kinerja dan Kondisi Keuangan Daerah


Kediri, gelarfakta.com — Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Rabu (11/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.
Dalam pemaparannya, Vinanda Prameswati yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar indikator kinerja bahkan berhasil mencapai kategori sangat tinggi.
Mbak Wali menjelaskan, Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,334 dengan capaian 103,33 persen atau masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat yang semakin baik.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 1,74 persen. Di sisi lain, sektor nonindustri pengolahan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 7,33 persen dengan peningkatan kontribusi sebesar 1,09 persen.
“Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan,” imbuhnya.
Pada sektor daya saing daerah, realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Kediri mencapai angka 3,74 dengan capaian 99,73 persen atau berada dalam kategori sangat tinggi. Di bidang kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,04 persen dengan capaian 105,40 persen.
Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut Mbak Wali, didukung berbagai program strategis pemerintah daerah, di antaranya program jaminan kesehatan nasional, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, ATM beras, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,76 dengan capaian 98,52 persen yang juga masuk kategori sangat tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri pun mengalami peningkatan dengan capaian 82,71 atau 99,93 persen dari target yang ditetapkan.
Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh dimensi pembangunan manusia, terutama pada aspek standar hidup layak dan kesehatan.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Mbak Wali menyampaikan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PANRB. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat sebesar 74,14 dengan capaian 101,58 persen.
Untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kota Kediri mencatat nilai 70,98 dengan capaian 114,48 persen. Nilai tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan akuntabel.
Di bidang lingkungan, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat sebesar 63,26 dengan capaian 90,64 persen dan tetap berada dalam kategori sangat tinggi. Nilai ini merupakan hasil pengukuran dari tiga komponen utama, yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
Pada sektor kebencanaan, realisasi Indeks Risiko Bencana Kota Kediri tahun 2025 tercatat sebesar 75,10 dengan capaian 94,97 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Kediri memiliki lima potensi bencana dari total 11 potensi yang ada secara nasional, yakni gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta cuaca ekstrem.
“Capaian tersebut menunjukkan kinerja penanggulangan risiko bencana yang sangat baik,” imbuhnya.
Dalam laporan tersebut juga dipaparkan kondisi keuangan daerah tahun 2025. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.524.889.742.542,62 dan terealisasi sebesar Rp1.563.757.705.197,91 atau mencapai 102,55 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp446.875.344.013,62 dan terealisasi sebesar Rp466.345.750.554,91 atau mencapai 104,36 persen. Sementara Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.078.014.398.529 dan terealisasi sebesar Rp1.097.411.954.643 atau 101,80 persen.
Pada sisi belanja daerah, anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.863.073.120.324,45 dengan realisasi Rp1.500.860.602.093 atau sebesar 80,56 persen. Realisasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.301.880.850.335, belanja modal Rp192.819.701.393, serta belanja tidak terduga Rp6.160.050.365.
Selain itu, pembiayaan daerah netto pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp338.183.377.781,83 dan terealisasi 100 persen. Dari keseluruhan realisasi tersebut, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan atau unaudited sebesar Rp401.080.480.886,74.
Mbak Wali berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Kediri di masa mendatang.
“Atas nama Pemerintah Kota Kediri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Kediri atas dukungan, kerja sama, serta partisipasi yang telah terjalin selama ini. Insya Allah, kolaborasi yang baik ini akan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya.(*/pty/kur)



