Wali Kota Kediri Dorong Literasi Keuangan dan Digitalisasi Layanan Lewat Rapat Pleno TPAKD 2026
Kediri, gelarfakta.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Kamis (7/5/2026).
Melalui TPAKD, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi layanan keuangan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen, lebih rendah dibanding tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami manfaat maupun risikonya secara menyeluruh. Situasi itu dinilai membuka peluang terjadinya pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi.
“Karena itu, rakor hari ini menjadi sangat penting. Saya berharap, forum ini mampu menghasilkan program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran, punya target jelas, dan bisa kita evaluasi secara berkala,” jelasnya.
Wali kota termuda ini menegaskan bahwa perluasan akses layanan keuangan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan layanan tersebut digunakan secara aktif, produktif, dan aman oleh masyarakat.
Ia menyebut terdapat sejumlah prioritas program kerja TPAKD Kota Kediri Tahun 2026 yang perlu dikawal bersama. Pertama, peningkatan jumlah rekening pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar). Kedua, peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui program Kredit Melawan Rentenir (KuMapan) dan pembiayaan berbunga rendah lainnya. Ketiga, penguatan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya kelompok prioritas seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” paparnya.
Mbak Wali juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan menghadirkan pendekatan edukasi yang lebih humanis dan mudah dipahami masyarakat.
“Kita pastikan program kita berbasis data dan tepat sasaran serta bisa dievaluasi secara berkala. Ada pengukuran dampak yang jelas, sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kota Kediri, Ismirani Saputri, memaparkan sejumlah program kerja TPAKD yang telah terealisasi pada 2025. Di antaranya program KuMapan, Satu Rekening Satu Pelajar, Gebyar Ramadan Keuangan Syariah, literasi keuangan bagi pelaku usaha, pengembangan Galeri Investasi, hingga Kediri Financial Festival dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan.
Pada Tahun 2026, program-program tersebut akan kembali dioptimalkan, termasuk penyaluran KuMapan, pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengembangan Galeri Investasi, dan edukasi literasi keuangan bagi pelaku usaha.
“Seperti apa yang disampaikan Mbak Wali tadi kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini mari kita berkolaborasi mewujudkannya,” ungkapnya.(*/pty/kur)
