Pemkot Kediri Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Perketat Pengawasan dan Siapkan SPPG Baru
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri bersama lintas sektor menggelar rapat evaluasi rutin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional, Senin (30/3/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Kediri ini membahas berbagai isu di lapangan sekaligus langkah tindak lanjut untuk optimalisasi program.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin penting menjadi pembahasan, mulai dari pemenuhan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perbedaan data penerima manfaat, penyeragaman jadwal penyaluran di satuan pendidikan, hingga pengawasan kualitas pangan dan pengelolaan limbah.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG. Salah satunya dengan rencana pembangunan SPPG baru di beberapa wilayah.
“Pemkot Kediri akan membangun SPPG baru di lahan milik pemerintah daerah, yakni di Kelurahan Lirboyo, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Tosaren. Ini sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program MBG,” ujarnya.
Ferry juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang dinilai mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Kediri, Ian, mengungkapkan bahwa pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung guna memperketat pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Kerja sama tersebut difokuskan pada pengamanan anggaran, pengawasan kualitas, serta memastikan program tepat sasaran. Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait besaran anggaran MBG.
“Perlu kami sampaikan bahwa biaya bahan baku per ompreng untuk porsi kecil (anak-anak) Rp8.000 serta porsi besar (dewasa) Rp10.000, jadi bukan Rp15.000,” jelasnya.
Dari sisi teknis, Dinas Kesehatan melaporkan bahwa dari total 51 SPPG di Kota Kediri, sebanyak 44 telah mengantongi SLHS. Sementara 7 lainnya masih dalam proses, dengan rincian 3 telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), 3 dijadwalkan IKL pada 31 Maret hingga 1 April 2026, dan 1 belum mengajukan pemeriksaan.
Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) menyiapkan pelatihan penjamah makanan yang direncanakan direalisasikan tahun ini untuk meningkatkan kualitas layanan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa data penerima manfaat MBG telah disusun berbasis nama dan alamat serta diperbarui secara berkala melalui data kader Tim Penggerak Keluarga (TPK) di masing-masing kelurahan. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data bersama DP3AP2KB agar lebih akurat.
Pengawasan bahan pangan juga menjadi perhatian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memastikan hasil pengawasan pada Februari tidak menemukan kandungan berbahaya pada bahan baku makanan.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) telah melakukan monitoring terhadap pengelolaan limbah di setiap SPPG. Ke depan, sosialisasi pengelolaan limbah akan ditingkatkan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
Melalui evaluasi rutin ini, Pemkot Kediri berharap pelaksanaan program MBG semakin optimal, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi yang berkualitas.(*/pty/kur)
