Surabaya, GelarFakta – Ratusan alumni Universitas Negeri Jember (Unej) serius berdialog dan merumuskan konsep usulan dalam memajukan Jatim 5 tahun ke depan.
Rumusan pemikiran KAUJE ini kemudian akan diserahkan kepada pemimpin daerah Jawa Timur, sebagai sumbangsih alumni Unej kepada negara sehingga dapat dijadikan pijakan Gubernur Jatim periode selanjutnya, mengingat periode ini jabatan Gubernur Jatim akan berakhir Desember 2023, dan akan dilaksanakan Pilkada pada September 2024.
Sebelum dilantik menjadi Ketua KAUJE Korwil Jatim, Lutfil Hakim mengantarkan dialog interaktif ini sebagai moderator.
Menurut Lutfil, ada sejumlah catatan dan pekerjaan rumah (PR) bagi Provinsi Jatim yang harus dilakukan jika mengacu pada program memajukan Indonesia Emas 2045.
Sesuai pernyataan Dr Igna Martha Hendrati, ahli perencanaan pembangunan UPN Veteran Surabaya, pemerintah Jatim butuh menerapkan green ekonomi.
“Tapi di sini kita ajukan pertanyaan, pentingkah memasukkan sirkuler ekonomi dalam RPJMD 2024, menanggapi RPJPN yang ditetapkan pemerintah 2025-2045,” kata Dr Igna.
Katanya, dibutuhkan penajaman sinkronisasi RPJMN, di mana RPJMN dan RPJMD sebagai pedoman yang harus dilakukan.
“Kita lihat sasaran di visi 2045, bahwa kita akan menjadi negara maju, dengan pendapatan perkapita seperti negara maju, kemiskinan nol persen, ketimpangan kecil, daya saing tinggi, emisi GRK, dan net zero emission,” bebernya.
Dalam Perpres nomor 39 tahun 2023, manajemen risiko pembangunan nasional sudah dilakukan di 2025-2029, dan ditetapkan sejak tahap perencanaan, hingga pada pelaksanaan, dan pasca.
Maka transformasi menyeluruh dari RPJMN 2025-2029 dari RPJP 2025-2045 itu di antaranya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.
“Juga perlu dilandasi landasan kiat dan kerangka,” tukasnya.
Igna, menekankan transformasi ekonomi, melalui iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi.
“Dari sini, penguatan berbasis sumber daya alam, dan sebagainya. Saya ingin menekankan penerapan ekonomi hijau,” sergahnya.
Dia yakin ekonomi hijau di Jatim tidak akan sulit, karena sejak 2014, telah dihitung sehingga butuh namanya intervensi itu, sirkuler ekonomi.
“Apa itu sirkuler ekonomi? Dia merupakan regenerasi sistem dimana resource digunakan selama mungkin. Di RPJP dan RPJMN mengikuti sesuai indikator SDG’s,” ujarnya.
Beda dengan Dr Imron Mawardi, yang melihat Jatim dari indikator pertumbuhan ekonomi masih on the track.
Kata ahli ekonomi syariah Universitas Airlangga dan alumni Unej ini, mencontohkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,65, di atas rata-rata nasional tapi faktanya tidak merata di semua daerah, Kabupaten Bondowoso masih 60.
Jika dilihat usia di atas 25 tahun rata pendidikan itu 8,1 tahun artinya tidak lulus SMP.
“Ini kan PR, kenapa IPM naik, tapi pendidikan mereka rendah. Jika IPM tinggi maka ada kesejahteraan di situ. Nah usaha yang harus dilakukan ke depan adalah memutus memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan,” beber Imron.
Jika dilihat angka kemiskinan di Jatim sudah baik di angka 10, artinya ada 4,1 juta jiwa penduduk Jatim yang miskin. Di tingkat nasional ada 25 juta penduduk miskin.
Maka untuk mengintervensi menyelesaikan kemiskinan adalah menyentuh golongan ini. Jika program kemiskinan di atas 6 juta maka itu tidak rasional alias muspro 2,1 juta.
Yang penting lagi soal kontribusi ekonomi Jatim terbanyak di bidang manufaktur 30 persen, perdagangan 15 persen, dan 11 persen pertanian.
“Padahal orang miskin mayoritas di pedesaan yakni 13,3 persen, di kota hanya 7 persen. Jika fokusnya ke manufaktur maka tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan mengacu makro ekonomi saja, artinya membangun sektor pertanian itu membangun manufaktur berbasis pertanian,” jelentrehnya.
Selanjutnya, kata Imron, ke depan harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Tantangannya itu, contoh soal industri halal yang besar. Hanya saja faktanya kontribusi itu dari sisi konsumen bukan produsen. Kenapa dapur halal, penyedia daging halal terbesar justru Brazil dan Italia.
“Karena memang infrastruktur kita jelek. Bayangkan kita datangkan sapi dari pedalaman NTB ke Jawa biayanya lebih mahal, dibanding beli dari Australia,” tegas Imron.
Sementara menurut HM Sarmuji, kenapa kemiskinan di Jatim tidak bisa diselesaikan. Selalu lebih tinggi dari Nasional, 10,43. Sedangkan angka nasional 9,3.
Sarmuji menyinggung bahwa format ke depan adalah membangun dengan prinsip transformasi struktural sebagai basis utama, bukan pendapatan daerah bruto.
Dia mengingatkan soal teori James A Stoner, jika kita membangun sektor pertanian, ada moral ekonomi petani dan mantra ekonomi yang tak boleh dilupakan yakni, agruculture evolution.
Lahan pasti terbagi, ada konstrain bahwa lahan semakin sedikit, padahal tenaga kerja tetap.
“Maka harus ada solusi untuk menyelesaikan itu dengan mencarikan wahana baru bagi penduduk pedesaan, semisal wisata desa,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan bahwa penyumbang komoditi penyumbang kemiskinan adalah beras dan rokok, untuk pangan.
Untuk non pangan adalah perumahan. Jika fokus intervensi ke sana maka akan menciptakan lapangan kerja yang luas.
“Ketiga, geo spasial. Sama pendekatannya. Di mana kantong kemiskinan dipetakan dan diintervensi.
Jika agriculture evolution dilakukan maka bisa diciptakan dengan desa wisata. Satu hal lagi suporting pembangunan itu, investasi dari birokrasi,” ujarnya.
“Maka disarankan kepada Staf Ahli dan Asisten Setda jika mengawal Gubernur turba maka tidak soal meritokrasi tapi juga etnokrasinya. Tunjukkan peta sosial, gubernur harus bicara apa, itu harus dilakukan,” imbuhnya.
Dari sini kata Sarmuji, Ketua PP KAUJE ini, rumusan pemikiran ini akan dimatangkan dan dibukukan sebagai sumbangsih ke Jatim lebih maju.
Di akhir acara, Ketua KAUJE Korwil Jatim Lutfil Hakim, dan Ketua KAUJE Korda Surabaya Eri, SH dilantik dan dikukuhkan untuk menjalankan organisasi periode 2023-2027.
HM Sarmuji SE, MM, anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua PP KAUJE, mengambil sumpah dan janji pengurus Korwil Jatim dan Korda Surabaya tersebut dengan penuh hikmat.
Tak lupa Sarmuji mengucap terima kasih kepada Khofifah Indar Parawansa, yang memfasilitasi acara di ruang yang megah di kantor Pemprov Jatim ini.
Sementara itu Agus Raharjo, staf ahli gubernur bidang sosial, politik dan hukum, berterima kasih atas masukan dan saran dari KAUJE. Dia berharap KAUJE terus sukses dalam mengembangkan diri dan memberi kontribusi kepada bangsa, termasuk daerah Jatim.(*/pty/kur)
