78 Gerai KDKMP di Kabupaten Kediri Beroperasi, Disiapkan untuk Salurkan Bansos dan Barang Subsidi
Kediri, gelarfakta.com – Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan barang subsidi kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pengadaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP.
Menurut Hanindhito, keberadaan KDKMP di setiap desa dan kelurahan bukan untuk bersaing dengan usaha milik masyarakat. Koperasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang bersubsidi dari pemerintah, seperti elpiji 3 kilogram, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Hanindhito setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
Selain menyalurkan barang bersubsidi, KDKMP diproyeksikan menjadi saluran distribusi program bansos. Koperasi ini juga direncanakan terintegrasi dengan gerai perbankan dan program bantuan permodalan usaha PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Dari total 344 desa dan kelurahan di Kabupaten Kediri, sebanyak 343 gerai KDKMP telah terbangun. Hanindhito menekankan pentingnya pemeriksaan kelengkapan perizinan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pada gerai yang telah berdiri.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan dapat mencegah kebocoran dalam distribusi barang bersubsidi. Dengan demikian, bantuan dari pemerintah dapat diterima secara langsung oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Zulkifli, fungsi KDKMP tidak terbatas pada penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan barang bersubsidi. Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa.
Ia mencontohkan, jika gabah dijual dengan harga di bawah Rp6.500 per kilogram, koperasi akan membelinya sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.(*/pty/kur)
