Wali Kota Kediri Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program MERATA
Kediri, gelarfakta.com – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan (Program MERATA). Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program MERATA di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) beserta tiga pelaksana swakelola secara langsung. Sementara camat, lurah, dan Pokmas mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Dalam sambutannya, Vinanda Prameswati menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya ditentukan dari ketersediaan anggaran, melainkan juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, Program MERATA ini berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga harus menjadi pelaku utama pembangunan. Karena itu, Program MERATA tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik di tingkat kelurahan, melainkan harus memberikan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kita niatkan Program MERATA ini sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pembangunan yang betul-betul lahir dari kebutuhan masyarakat, kemudian dilaksanakan masyarakat dan manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Mbak Wali menerangkan, Program MERATA dirancang agar pembangunan tidak terpusat pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh kelurahan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-masing daerah.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan turut berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Selain pengawasan dari organisasi perangkat daerah (OPD), keterlibatan masyarakat juga dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui mekanisme swakelola bukan sekadar melibatkan masyarakat sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi bentuk pemberdayaan dan penguatan partisipasi warga dalam pembangunan.
“Saya tegaskan kepercayaan ini harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Artinya Bapak Ibu selaku Pokmas akan mengelola seluruh kegiatan pembangunan yang berasal dari uang negara yang mana setiap rupiah dipertanggungjawabkan secara benar, transparan dan akuntabel. Bimtek hari ini menjadi bekal Bapak Ibu dalam menjalankan pembangunan agar di kemudian hari tidak timbul masalah hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vinanda menyampaikan lima arahan penting bagi Pokmas dalam menjalankan Program MERATA. Pertama, bekerja sesuai aturan dan pedoman teknis, bukan berdasarkan kebiasaan. Kedua, menjaga integritas sejak tahap perencanaan dengan menghindari manipulasi spesifikasi maupun laporan pekerjaan.
Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana serta segera berkoordinasi apabila ditemukan kendala. Keempat, mengedepankan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Kelima, menjaga nama baik institusi melalui pelaksanaan pembangunan yang profesional dan bertanggung jawab.
Melalui bimtek tersebut, Pemerintah Kota Kediri berharap seluruh pelaksana Program MERATA memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola pembangunan berbasis masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat kelurahan.(*/pty/kur)
