Kabupaten Kediri Dukung Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui Implementasi PP Tunas
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan generasi muda di ruang digital seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Dukungan tersebut disampaikan dalam Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dan digelar di lapangan belakang Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Rabu (20/5/2026).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Mohamad Solikin menyampaikan bahwa tema peringatan tersebut mencerminkan semangat menjaga Ibu Pertiwi dengan melindungi generasi muda sebagai tunas bangsa, sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian dalam menjaga kedaulatan negara.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat mulai 28 Maret 2026 resmi menunda akses bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial serta platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.
“Melalui kebijakan ini, kita memastikan anak sebagai tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” ujar Solikin saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.
Selain itu, ia juga menyampaikan pesan Bupati Kediri kepada generasi muda agar terus meningkatkan semangat belajar serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan literasi digital.
Menurutnya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan bangsa dengan menjadikan Asta Cita sebagai pedoman dalam mencapai kemajuan bersama.
Ia menambahkan, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan persatuan dalam visi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung langkah tersebut melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Program yang dijalankan meliputi makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penyediaan program beasiswa guna mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat.
“Saya kira kebijakan Mas Bup sudah nyata untuk mendukung hal ini, mulai dari program MBG, KDKMP, hingga ketahanan pangan yang sudah sejalan,” ungkapnya.(*/pty/kur)
