OJK Kediri Perkuat Literasi Keuangan Syariah, Dorong Media Aktif Edukasi Masyarakat

Kediri, gelarfakta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan melibatkan insan pers dalam penyebarluasan edukasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui Financial Journalist Class Sesi 2 yang diselenggarakan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Komisariat Kediri dan Madiun di BSI KCP Kediri Bandar, Kamis (27/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Menguatkan Ekosistem Syariah: Peran OJK dan FKIJK dalam Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah” dan diikuti jurnalis dari wilayah Kediri dan Madiun Raya.

Kegiatan tersebut membahas perkembangan industri jasa keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan syariah. Para peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 serta karakteristik dan produk jasa keuangan syariah.

Kepala OJK Kediri sekaligus Pembina FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun, Ismirani Saputri, mengatakan media memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah.

“Goal-nya tentunya saya meminta teman-teman wartawan semuanya yang sudah paham tentang produk-produk syariah membantu meliterasi kepada masyarakat,” ujar Ismirani.

Berdasarkan hasil SNLIK 2026, indeks literasi keuangan syariah nasional tercatat 43,07 persen, sedangkan indeks inklusinya berada pada angka 13,24 persen. Angka tersebut masih berada di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen dan inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen.

Kesenjangan serupa juga terlihat di Jawa Timur. Indeks literasi keuangan syariah tercatat 43,41 persen, sementara indeks literasi keuangan komposit mencapai 72,07 persen. Adapun indeks inklusi keuangan syariah berada di angka 12,64 persen, dibandingkan inklusi keuangan komposit sebesar 91,86 persen.

Menurut Ismirani, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang besar untuk meningkatkan pemahaman sekaligus pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.

“Harapan kami kepada teman-teman media untuk membantu peningkatan literasi masyarakat, yang goal akhirnya nanti harapannya adalah tetap di inklusinya juga meningkat,” kata Ismirani.

Dari sisi industri, struktur lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Kediri juga masih didominasi lembaga konvensional. Dari 65 bank umum, terdapat delapan bank umum syariah. Sementara dari 62 BPR, terdapat sembilan BPRS. Adapun pada sektor lembaga keuangan mikro, terdapat empat LKMS dari total 17 lembaga.

“Data hasil SNLIK dan sebaran kantor LJK memperlihatkan bahwa porsi lembaga keuangan syariah memang masih lebih kecil dibandingkan konvensional atau nonsyariah. Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas akses, meningkatkan literasi, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah,” ujar Ismirani.

Ia menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, media, komunitas, hingga masyarakat.

OJK Kediri juga menjalankan program edukasi keuangan syariah, salah satunya School of Syariah (SOS) yang menyasar pelajar. Program tersebut menjadi upaya mengenalkan prinsip serta produk keuangan syariah sejak dini.

Dalam kegiatan tersebut, Area Manager BSI Area Kediri Angga Wahyuda Prawiroso memaparkan layanan BSI bagi calon jemaah haji, mulai dari pendaftaran hingga pelunasan. Ia juga menjelaskan pengembangan layanan Bank Bullion melalui produk Tabungan Emas, Cicil Emas, dan gadai emas.

Hingga Juli 2026, BSI di wilayah Kediri dan sekitarnya mencatat pertumbuhan nasabah baru atau NoA sebesar 15,03 persen secara tahunan (YoY), Dana Haji 16,73 persen YoY, serta pertumbuhan Tabungan Emas sebesar 1.175,30 persen YoY dari sisi NoA dan 152,37 persen YoY dari sisi gramasi.

Sementara itu, Regional Manager PT Adira Multi Finance Tbk Area Jatim Ahmad Syauqi menyampaikan perkembangan Unit Usaha Syariah Adira Finance. Pembiayaan berbasis syariah mencakup pembiayaan kendaraan, multiguna, hingga pembiayaan ibadah.

Hingga akhir 2025, penyaluran pembiayaan baru berbasis syariah Adira Finance mencapai Rp9,8 triliun atau sekitar 23 persen dari total pembiayaan baru perusahaan sepanjang tahun tersebut.

Adapun Direktur Utama PT BPRS Tunas Artha Jaya Abadi Triyas Nurzain menjelaskan peran BPRS dalam mendukung pelaku usaha mikro melalui pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah.

Pembiayaan tersebut diarahkan bagi pedagang, petani, serta pelaku industri rumahan di wilayah Kediri dan sekitarnya. Hingga Juni 2026, outstanding pembiayaan BPRS Tunas Artha Jaya Abadi tercatat Rp56 miliar, dengan sekitar Rp27 miliar di antaranya merupakan pembiayaan modal kerja.

Rangkaian Financial Journalist Class Sesi 2 ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan tersebut, FKIJK Komisariat Kediri dan Madiun berharap hubungan antara industri jasa keuangan dan insan pers semakin kuat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyampaian informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah secara akurat, edukatif, dan mudah dipahami, sehingga turut mendorong peningkatan literasi serta inklusi keuangan syariah di masyarakat.(*/pty/kur)