Politik dan Pemerintahan

DJKA Inspeksi Keselamatan dan Standar Pelayanan Kereta Api di Daop 7 Madiun

Madiun, gelarfakta.com – Tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check dan pemantauan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun.

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan KAI menghadapi masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027). Keterangan itu disampaikan secara tertulis pada Sabtu (14/11/2026).

Tohari menjelaskan, inspeksi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api. Tim DJKA didampingi tim Kantor Pusat KAI dan manajemen Daop 7 Madiun untuk memeriksa lintas, stasiun, dan rangkaian kereta api.

Sebanyak 11 stasiun menjadi objek pemeriksaan, yakni Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ngunut, Papar, dan Tulungagung. Pemeriksaan juga dilakukan pada kereta api komersial jarak jauh yang berangkat dari wilayah Daop 7 Madiun, yaitu KA Singasari, KA Bangunkarta, KA Brantas, dan KA Dharmawangsa Ekspres.

Di stasiun, pemeriksaan meliputi informasi dan fasilitas keselamatan, seperti alat pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, serta nomor darurat. Petugas juga memeriksa fasilitas kesehatan, termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kursi roda, tandu, lampu penerangan, dan pos kesehatan.

Aspek lain yang diperiksa mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengintai (CCTV) dan kesiagaan petugas, layanan penumpang berupa loket, ruang tunggu, ruang boarding, toilet, dan musala, serta informasi pelayanan seperti denah stasiun, jadwal dan peta jaringan kereta api, ketersediaan tempat duduk, dan informasi keberangkatan.

Di dalam rangkaian kereta, pemeriksaan mencakup APAR, rem darurat, jalur evakuasi, alat pemecah kaca, CCTV, petugas keamanan, dan informasi nomor telepon seluler kondektur yang bertugas. Pemeriksaan juga meliputi perlengkapan P3K serta lampu, petugas pendukung, informasi tempat duduk dan peta perjalanan, kebersihan toilet, pendingin ruangan, dan fasilitas bagi penumpang disabilitas.

“Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim DJKA secara umum telah memenuhi syarat sesuai dengan PM 48 Tahun 2015. Hal ini menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja di seluruh aspek pelayanan,” ujar Tohari.

Tohari berharap fasilitas pelayanan, keamanan, dan kesehatan di stasiun maupun di kereta berada dalam kondisi prima untuk mendukung kelancaran Angkutan Nataru 2026/2027.

“Dengan demikian, masyarakat pengguna jasa kereta api akan merasa semakin aman dan nyaman selama perjalanan. KAI senantiasa berkomitmen menyediakan moda transportasi publik yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu,” pungkasnya.(*/pty/kur)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button