Kota Kediri Raih Opini WTP 12 Tahun Berturut-turut, Vinanda: Bukti Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diraih Kota Kediri.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 diserahkan Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Jumat (29/5/2026).
“Alhamdulillah kami semua bersyukur Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Vinanda.
Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali itu menjelaskan, raihan opini WTP menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, meski di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan efisiensi anggaran yang semakin tinggi.
“Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.
Mbak Wali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program dan anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.
Selain itu, pengawasan internal terus diperkuat melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembangunan.
“Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun beruntun, Vinanda mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya menjaga disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang dan semakin kompleks menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Selain itu, tertib administrasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan sistem pengendalian internal juga harus terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, Sugeng Wahyu, menyebut konsistensi Kota Kediri dalam meraih opini WTP didukung komitmen kuat pimpinan daerah terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi agar proses pengelolaan keuangan semakin transparan, akurat, dan mudah diawasi.
“Selain itu, koordinasi dan pendampingan antar perangkat daerah juga diperkuat, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset. Pemkot Kediri juga membangun budaya kerja yang menekankan akuntabilitas, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi,” jelas Sugeng.
Dengan capaian tersebut, Kota Kediri kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.(*/pty/kur)
