Jombang, gelarfakta.com – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menggelar kegiatan Temu Suku dan Etnis Kabupaten Jombang di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Jumat (17/4/2026) malam. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen dalam memperkuat nilai toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat.
Acara yang mengusung tema “Merajut Silaturahim, Padukan Langkah dan Hati Menuju Jombang Sejahtera Penuh Harmoni” tersebut dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd mewakili Bupati Jombang Warsubi SH, M.Si, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, SH., M.Si., para asisten, kepala OPD, serta tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan berbagai suku serta etnis di Jombang. Turut hadir Ketua FPK Jombang Drs. H.M. Zaimuddin Wijaya As’ad, S.U.
Dalam sambutan Bupati Jombang yang dibacakan Wakil Bupati Salmanudin, disampaikan bahwa kemajemukan merupakan kekuatan utama Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri.
“Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri memiliki kekuatan kultural yang bersumber dari nilai-nilai religius dan kearifan lokal. Jombang juga sering disebut sebagai miniatur Indonesia karena keberagamannya,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan berpegang pada nilai-nilai lokal yang telah diwariskan.
“Prinsip ‘Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah’ menjadi pedoman dalam menjaga harmoni sosial,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan capaian Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2025, di mana Kabupaten Jombang meraih nilai rata-rata 6,83 dengan kategori baik.
“Secara rinci, dimensi keberagaman meraih skor tertinggi yakni 7,10, disusul dimensi budaya (6,84), dimensi sosial (6,81), dan dimensi ekonomi (6,62),” ungkapnya.
Meski demikian, Wakil Bupati mengingatkan adanya tantangan yang harus dihadapi bersama, seperti peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika, serta fenomena tawuran antar pemuda.
“Di tengah capaian tersebut, kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika, serta fenomena tawuran antar pemuda. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor. Dalam hal ini, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting melalui pelaksanaan program penguatan pembauran wawasan kebangsaan, serta fasilitasi P4GN,” tandasnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah harus dilakukan secara seimbang antara aspek fisik dan nonfisik, termasuk penguatan karakter bangsa, nilai toleransi, dan harmoni sosial.
“FPK diharapkan dapat terus memperkuat perannya sebagai wadah dialog lintas etnis, mediator sosial, serta penggerak nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Perwakilan berbagai suku, mulai dari Jawa, Papua hingga etnis Tionghoa tampil mengenakan busana adat dan membawakan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Nusantara, mencerminkan harmoni dalam keberagaman.(*/pty/kur)
