Pemkot Kediri Evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi 200 Rumah Tidak Layak Huni
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Selasa (10/11/2026). Bersama Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, tim meninjau tiga lokasi di Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pemantauan ini merupakan kunjungan kedua setelah pemeriksaan saat progres masih 0 persen. Saat ini, rehabilitasi di lokasi yang ditinjau telah mencapai sekitar 50 persen. Pemantauan akan dilanjutkan hingga pekerjaan selesai.
Pada 2026, DPKP menargetkan bantuan RTLH untuk 200 unit rumah. Sebanyak 190 penerima telah terealisasi. Syamsul mengatakan beberapa calon penerima tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sisa alokasi dialihkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), dengan target keseluruhan tetap 200 penerima manfaat.
Bantuan menyasar rumah yang memerlukan perbaikan pada atap, lantai, dinding, atau kamar mandi. Calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki rumah yang akan direhabilitasi dan masuk desil 1 sampai 4. Setiap penerima mendapat bantuan Rp 35 juta dalam bentuk uang untuk dibelanjakan secara mandiri. Waktu pengerjaan maksimal dua bulan.
DPKP mengusulkan pendamping dari kelurahan untuk membantu penerima membeli material dan mendampingi pekerjaan rehabilitasi.
Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri turut mengawal program tersebut. Anggota Tim PPS Bernadeta Susan mengatakan program RTLH merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah daerah yang ditetapkan melalui surat keputusan wali kota. Pengawalan dilakukan untuk memastikan tahapan program sesuai aturan dan petunjuk teknis serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Susan mengatakan pendamping kelurahan juga berperan dalam memastikan pembelian material dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan. Tim PPS melakukan peninjauan berkala untuk memeriksa kondisi rumah, kesesuaian penerima dengan kriteria, serta penerimaan dan penggunaan dana. Evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan untuk menjadi masukan bagi pelaksanaan program berikutnya.
Salah satu penerima bantuan, Anwar, warga Banjarmlati yang berprofesi sebagai penjahit, mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Ia menggunakan dana untuk memperbaiki atap yang bocor saat musim hujan. Jika ada sisa, ia berencana memperbaiki kamar mandi.
Anwar berharap rumahnya menjadi lebih layak dan nyaman. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang diterimanya.(*/pty/kur)
