Imigrasi Indonesia Catat PNBP Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026
Jakarta, gelarfakta.com – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 8,68 triliun hingga Senin (12/10/2026) pukul 07.30 WIB. Capaian tersebut setara dengan 101,88 persen dari target penerimaan yang ditetapkan pemerintah untuk 2026.
Pendapatan terbesar berasal dari sektor visa yang mencapai Rp 4,7 triliun atau 55 persen dari total penerimaan. Sementara itu, penerimaan dari layanan paspor tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, izin keimigrasian dan izin masuk kembali (re-entry permit) Rp 1,52 triliun, serta layanan lainnya Rp 270 miliar.
Dibandingkan periode yang sama pada 2025, realisasi PNBP keimigrasian tersebut meningkat Rp 510 miliar.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut di tengah dinamika geopolitik global. Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi sekali seumur hidup berdasarkan versi majalah CEOWORLD.
“Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah,” jelas Hendarsam.
Menurut Hendarsam, pencapaian target PNBP tersebut berjalan seiring dengan peningkatan pengawasan keimigrasian sepanjang 2026. Hingga saat ini, sekitar 5.310 warga negara asing (WNA) telah dideportasi, sedangkan 3.950 orang di antaranya dimasukkan dalam daftar cekal.
“Di tahun 2026 ini, pengawasan keimigrasian terus kami gencarkan. Sekitar 5.310 WNA telah kami deportasi dan 3.950 di antaranya kami masukkan dalam daftar cekal. Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia,” jelasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Imigrasi Indonesia juga mengoptimalkan layanan untuk mendukung kedatangan pelintas yang dinilai berkualitas. Salah satu upayanya dilakukan melalui platform evisa.imigrasi.go.id yang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit secara langsung tanpa melalui agen atau penjamin.
Optimalisasi pelayanan juga didukung dengan penambahan autogate di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi utama. Saat ini, sebanyak 298 unit autogate telah beroperasi untuk mendukung sistem perlintasan yang terintegrasi atau seamless ecosystem di pintu masuk negara.
“Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi. Kami menghadirkan kemudahan tersebut melalui ekosistem yang seamless, dari penerbitan visa/izin tinggal hingga sistem perlintasan yang terintegrasi,” ujarnya.
Di sektor pelayanan paspor, Imigrasi memperluas jangkauan layanan melalui program jemput bola Pasporia atau Paspor Ceria. Program ini diselenggarakan di ruang publik, seperti kegiatan Car Free Day (CFD) pada akhir pekan.
Selain itu, Imigrasi menambah kantor imigrasi baru di berbagai daerah dan mengoperasikan unit pelayanan keimigrasian baru yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan di luar hari dan jam operasional reguler.
Hendarsam menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan tanpa mengesampingkan fungsi imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga memperkirakan realisasi PNBP keimigrasian hingga akhir 2026 dapat mencapai Rp 10,9 triliun hingga Rp 11 triliun.
“Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang seamless namun tetap memiliki muruah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan. Kami perkirakan pada akhir 2026 bisa tercapai Rp 10,9 triliun sampai Rp 11 triliun,” tutup Hendarsam.(*/pty/kur)
