Pemkot Kediri Usulkan Rp9,9 Miliar untuk Penanganan Kawasan Kumuh Ngronggo
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri memperkuat komitmen penanganan kawasan kumuh untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Ngronggo.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Final Expose Readiness Criteria Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi untuk Kelurahan Ngronggo di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Jumat (25/9/2026).
Final Expose Readiness Criteria merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Kediri dalam proses pengajuan penanganan kawasan kumuh melalui program PERMATA Jawa Timur. Dalam tahapan ini, kesiapan perencanaan, teknis, kelembagaan, hingga dukungan pembiayaan untuk penanganan kawasan di Kelurahan Ngronggo dipaparkan dan dievaluasi.
Vinanda mengatakan tahapan tersebut bukan sekadar pemenuhan persyaratan program, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memastikan rencana penanganan kawasan Ngronggo benar-benar matang dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pertemuan kita hari ini tentu bukan sekadar untuk memenuhi tahapan readiness criteria. Lebih dari itu, bagi kami ini menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa rencana penanganan kawasan Ngronggo benar-benar matang, realistis, dan yang paling penting, menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Vinanda, Kelurahan Ngronggo menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memiliki persoalan permukiman, tetapi juga posisi strategis sebagai subpusat pelayanan kota. Kawasan tersebut memiliki aktivitas perdagangan dan jasa, pendidikan, serta perkantoran yang terus berkembang.
Peningkatan kualitas kawasan Ngronggo dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, tetapi juga mendukung aktivitas perkotaan Kota Kediri secara keseluruhan.
Lokus yang diusulkan memiliki luas sekitar 13,86 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 1.413 jiwa atau 493 kepala keluarga. Berdasarkan hasil penilaian, kawasan tersebut masuk kategori kumuh ringan dengan nilai 17.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu ditangani, antara lain peningkatan kelayakan hunian, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, hingga proteksi kebakaran.
” Itulah sebabnya kami mendorong pendekatan skala kawasan yang terpadu dan terintegrasi. Tujuan kami bukan sekadar mengubah status kawasan dari kumuh menjadi tidak kumuh. Kami ingin menghadirkan lingkungan yang lebih layak huni, lebih sehat, lebih aman, lebih tertata, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, penataan tersebut juga harus mampu mendukung potensi yang sudah tumbuh di masyarakat,” jelasnya.
Vinanda menambahkan, Ngronggo memiliki sejumlah potensi yang perlu terus dikembangkan, mulai dari UMKM, aktivitas perdagangan dan pendidikan, hingga identitasnya sebagai kampung kreatif dengan potensi Ngronggo Sport Art Centre.
Karena itu, pembenahan infrastruktur dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengembangan karakter dan potensi masyarakat. Pembangunan tidak hanya diukur dari kondisi jalan yang semakin baik atau lingkungan yang semakin rapi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti hunian yang semakin layak, berkurangnya genangan, akses yang lebih baik, lingkungan yang lebih sehat, serta ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk terus berkembang.
Sejalan dengan visi dan misi Kota Kediri MAPAN, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen mengawal proses penanganan kawasan di Kelurahan Ngronggo. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesiapan dokumen perencanaan, dukungan teknis, serta dukungan pembiayaan.
Berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun, Pemerintah Kota Kediri mengusulkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.302.887.000. Sementara itu, Pemerintah Kota Kediri menyediakan anggaran pendampingan sebesar Rp3.600.706.000.
Dengan demikian, total rencana dukungan pembiayaan untuk penanganan kawasan Ngronggo mencapai Rp9.903.593.000.
“Tidak kalah penting, kami ingin seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah agar setiap intervensi dapat saling melengkapi. Kami menyadari bahwa rencana yang baik tetap membutuhkan masukan dan penyempurnaan. Karena itu, kami sangat berharap melalui kegiatan hari ini, kami memperoleh arahan dari Bapak-Ibu sekalian sehingga apa yang sudah kami siapkan dapat semakin matang dan benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(*/pty/kur)
