Wali Kota Kediri Tandatangani Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting
Kediri, gelarfakta.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menandatangani Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Selasa (22/9/2026).
Mbak Wali mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 17,5 persen pada 2026. Sementara itu, capaian semester I 2026 tercatat sebesar 4,4 persen, dengan 718 balita teridentifikasi stunting dari 16.318 balita yang diukur.
Angka tersebut menurun dibandingkan prevalensi stunting pada 2025 yang tercatat sebesar 4,6 persen. Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, Kota Kediri berada di urutan kedua dengan kinerja terbaik se-Jawa Timur.
“Alhamdulillah, di Kota Kediri prevalensi stunting turun. Di semester satu tahun 2026 ini angkanya 4,4 persen dengan jumlah kasus 718 balita. Tentu Pemerintah Kota Kediri akan terus berupaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting ini,” ujarnya.
Vinanda mengatakan pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. Anak-anak yang tumbuh sehat diharapkan memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan.
Sejumlah program telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting. Di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah dan mengatasi masalah gizi kurang serta stunting pada anak.
Pemkot Kediri juga menjalankan program ATM Beras bagi warga yang masuk desil 1-4 untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, terdapat Surat Edaran mengenai urban farming yang hasil panennya dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Jadi nanti warga yang ada di desil 1 bisa kita support melalui urban farming. Kita juga terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ungkapnya.
Vinanda menjelaskan, stunting dipengaruhi berbagai faktor dan tidak hanya berkaitan dengan makanan serta asupan gizi. Kondisi tempat tinggal juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
Karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) memiliki program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurutnya, kondisi rumah yang tidak layak dan lingkungan yang kurang sehat dapat memengaruhi kesehatan ibu, termasuk selama masa kehamilan.
“Jadi penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari satu sisi. Kita perlu memastikan ibu dan anak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, akses layanan kesehatan yang baik, serta pemenuhan gizi yang cukup,” jelasnya.
Tantangan lainnya, lanjut Vinanda, adalah masih adanya pasangan yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai persiapan menjadi orang tua. Edukasi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, mencakup pemenuhan gizi, kesehatan fisik, dan kesiapan mental.
Ia juga menyoroti pernikahan dini sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah Kota Kediri terus berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini.
“Tentu kita terus berkolaborasi dengan Kemenag untuk mengedukasi hal tersebut, edukasi pencegahan pernikahan dini ini penting. Agar nantinya calon pengantin sudah siap, memiliki bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” imbuhnya.(*/pty/kur)
