PWI Sambut Inisiatif Kementerian HAM, Tegaskan Pers Merdeka Pilar Penting Peradaban HAM
Jakarta, gelarfakta.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait penguatan posisi pers dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban yang menghormati HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ia hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik sangat penting guna memastikan pemberitaan yang sensitif terhadap korban serta kelompok rentan.
Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam membangun literasi publik mengenai HAM, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara melalui fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers.
Kemerdekaan pers, lanjutnya, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan juga tetap harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik serta standar profesionalisme.
PWI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap wartawan, khususnya saat meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial maupun dugaan pelanggaran HAM.
Komitmen PWI
Sebagai kontribusi terhadap pembangunan peradaban HAM, PWI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan isu HAM melalui pelatihan, diskusi, dan kerja sama dengan berbagai lembaga.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut juga berkomitmen memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, serta isu keadilan.
PWI juga menyatakan kesiapan untuk membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers.
Dorong Dialog dan Ekosistem Pers Sehat
Melalui peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digagas Kementerian HAM, PWI berharap tercipta ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM akan sulit terwujud tanpa keterlibatan komunitas media dan pers.
“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah membangun peradaban hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia menambahkan, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, baik di bidang sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.
“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga,” tuturnya.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam mendorong advokasi serta pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.(*/pty/kur)
