Jombang Siap Jadi Percontohan Sinergi BUMDes dan Kopdeskel Merah Putih
Jakarta, gelarfakta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria, menerima kunjungan Bupati Jombang, H. Warsubi, di Kantor Kementerian Desa PDT, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini membahas strategi penguatan sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang kolektif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wamen Riza menekankan bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan bahagia. “Kalau desanya maju, kabupatennya pasti ikut maju. Program seperti Kopdeskel ini sangat strategis untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa koperasi merupakan bentuk kelembagaan ekonomi yang lahir dari bawah (bottom-up), namun perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan dari atas (top-down). Wamen juga mengarahkan agar Kopdeskel Merah Putih fokus melayani kebutuhan dasar masyarakat seperti gas elpiji, sembako, dan layanan keuangan sederhana. Sementara BUMDes didorong untuk menggali potensi desa melalui usaha produktif seperti perikanan, hortikultura, hingga ekowisata.
“Kopdes dan BUMDes harus saling melengkapi. Kopdes melayani kebutuhan pokok warga, BUMDes mengembangkan potensi ekonomi desa,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan langkah konkret melalui Surat Keputusan (SK) Bupati dalam program 100 hari kerja. Salah satu isi utama SK tersebut adalah penetapan 10 Desa Tematik sebagai model integrasi sinergis antara BUMDes dan Kopdeskel Merah Putih.
“Melalui SK Bupati, kami menetapkan 10 desa tematik sebagai pilot project pengembangan ekonomi desa berbasis sinergi kelembagaan. Ini adalah langkah awal transformasi sistem ekonomi desa yang harmonis dan berkelanjutan,” jelas Warsubi.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara BUMDes dan Kopdeskel. Kopdeskel akan berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara BUMDes menjadi motor penggerak produktivitas desa. “Kekuatan ekonomi harus dimulai dari desa. BUMDes dan Kopdes adalah dua sayap penting menuju kemandirian ekonomi desa,” imbuhnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal. Kabupaten Jombang pun menyatakan kesiapannya menjadi proyek percontohan nasional untuk sinergi kelembagaan desa sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang tangguh.(*/pty/kur)
