Kejati Jatim dan Pemprov Jatim Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Dorong Penegakan Hukum Berkeadilan
Kediri, gelarfakta.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (15/12/2025).
Penandatanganan ini dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur terkait penerapan Pidana Kerja Sosial.
Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan inovatif di Jawa Timur. Kegiatan ini sekaligus menandai pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Capacity Building bagi Penggerak Restorative Justice Adhyaksa dengan tema “Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan” yang diusung dalam semangat “CARAKA DHARMA ŠĀSAKA”.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Agus Sahat ST, S.H., M.H., bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kerja sama ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat sinergi dalam berbagai aspek penegakan hukum, khususnya yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama mengenai Pidana Kerja Sosial ditandatangani oleh para Kepala Kejaksaan Negeri dengan bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Kerja sama tersebut berfokus pada implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif sanksi pidana, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan.
“Kerja sama ini merupakan wujud nyata paradigma baru penegakan hukum yang mengedepankan restorasi dan rehabilitasi,” ujar Kepala Kejati Jawa Timur.
Ia menambahkan, melalui Pidana Kerja Sosial, pelaku tindak pidana ringan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari sanksi penahanan.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang turut mendukung dan melaksanakan kerja sama tersebut. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, S.H., M.H., sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan Pidana Kerja Sosial.
Selain penandatanganan, kegiatan ini juga menjadi momentum pembukaan Bimtek Capacity Building bagi para Penggerak Restorative Justice Adhyaksa. Pelatihan ini bertujuan membekali para jaksa dan aparatur kejaksaan dengan pemahaman mendalam terkait penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif, selaras dengan makna “CARAKA DHARMA ŠĀSAKA” sebagai pelaksana kewajiban hukum.
Melalui MoU, Perjanjian Kerja Sama Pidana Kerja Sosial, serta penguatan kapasitas aparatur melalui Bimtek, diharapkan Jawa Timur mampu menerapkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, efektif, serta berorientasi pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke tengah masyarakat.(*/pty/kur)
