Pemprov Jatim dan Kementerian PKP Sepakati 20.000 Unit Rumah Subsidi untuk Buruh, Wartawan, dan MBR
Jakarta, GelarFakta – Menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Selasa (6/5) malam.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad Fauzi. Mereka membahas skema penyediaan rumah bersubsidi untuk buruh, wartawan, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PKP telah mengonfirmasi rencana penyediaan sementara sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat Jawa Timur.
“Salah satu tuntutan saat May Day lalu adalah meminta Pemprov Jatim memperjuangkan rumah subsidi bagi buruh. Alhamdulillah, hari ini kami menerima konfirmasi langsung dari Pak Menteri bahwa sebanyak 20.000 unit akan disiapkan,” ujar Khofifah.
Rumah subsidi ini akan diakses melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
Khofifah menjelaskan, program rumah subsidi ini dirancang dengan berbagai kemudahan, antara lain uang muka hanya 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, dan tenor maksimal 20 tahun. Meski dijual dengan harga terjangkau, ia memastikan kualitas hunian tetap memenuhi standar kelayakan.
“Tentu rumah yang kami hadirkan bukan hanya murah, tapi juga layak huni dan berkualitas, demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Khofifah.
Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP akan menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.
Tak hanya itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Renovasi akan dimulai dari rumah-rumah milik tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan. Dukungan renovasi juga akan diberikan oleh Ciputra Group dalam waktu dekat.
“Saya dan Mas Emil sangat bersyukur. Tadi malam Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riyadi dari Lippo Group, yang siap membantu renovasi 500 unit rumah. Program ini juga akan mendapat dukungan dari Ciputra Group,” tambahnya.
Khofifah menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan dukungan penuh dari Kementerian PKP RI. Ia berharap program ini bisa menjadi model nasional yang dapat diterapkan di provinsi lain.
“Kami siap mendukung dan meninjau titik-titik potensial untuk pembangunan perumahan rakyat di Jatim. Semoga ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menantikan kepemilikan rumah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Zona 1 Jawa Timur dibanderol mulai harga Rp166 juta, dengan luas tanah 60–200 meter persegi dan bangunan 21–36 meter persegi.
Adapun syarat mendapatkan KPR FLPP antara lain belum memiliki rumah, penghasilan sesuai batas maksimal per zona, serta lolos analisis kelayakan kredit dari bank.
Sementara itu, Menteri PKP RI Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah bagi rakyat kecil, sesuai arahan Presiden RI.
“Presiden meminta kami memprioritaskan rakyat kecil—buruh, guru, nelayan, petani, ART, hingga pekerja migran. Total 350.000 unit rumah akan disediakan tahun ini. Ini terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” ujarnya.
Ia optimistis, sektor perumahan akan menjadi penggerak ekonomi nasional karena berkaitan dengan banyak industri.
“Mudah-mudahan program ini bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama di lapisan terbawah,” harap Maruarar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP Heri Jerman, Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Jatim I Nyoman Gunadi, serta Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen.(*/pty/kur)
