Kebijakan Politik Yang Mengatur Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Sistem Demokrasi di Indonesia
GELARFAKTA.COM – Dalam sebuah sistem demokrasi, kebijakan politik yang mengatur tentang hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting.
HAM atau hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu berdasarkan kodrat kemanusiaan dan tak terpisahkan dari martabat manusia.
Dalam penerapan sistem demokrasi, pemerintah diberikan kekuasaan oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negara.
Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan politik yang mendasari perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Berikut beberapa diantaranya.
- Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang mengatur dan menjamin hak-hak dasar setiap individu.
Undang-Undang Dasar akan menjadi landasan hukum untuk melindungi hak asasi dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara.
Dalam penerapan demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai payung hukum bagi hak asasi setiap manusia.
- Adanya lembaga penegak hukum yang independen.
Lembaga penegak hukum diharapkan mampu menjamin dan menjaga keadilan serta menindak setiap pelanggaran pada hak asasi.
Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam menjaga kemerdekaan dan keadilan bagi semua warga negara.
- Kebijakan politik yang mengatur tentang hak asasi juga mencakup pemberian wewenang kepada lembaga legislatif untuk mengesahkan undang-undang yang melindungi dan menghormati hak asasi.
Lembaga legislatif memiliki peranan penting dalam menetapkan undang-undang yang melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak keadilan.
- Kebijakan untuk memastikan adanya kebebasan pers dan media yang bertindak secara independen.
Kebebasan pers dan media berfungsi sebagai pengawas yang mampu secara terbuka dan transparan memberikan informasi kepada publik.
Tanpa adanya kebebasan pers dan media yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik.
- Kebijakan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang universal. Hak asasi meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam sebuah negara demokratis, tidak ada diskriminasi terhadap jenis kelamin, agama, ras, etnis, orientasi seksual, atau disabilitas.
Semua individu memiliki hak yang sama, dan kebijakan politik harus mampu melindungi dan menjaga hak-hak ini bagi semua warga negara.
Adanya kebijakan politik yang mengatur hak asasi manusia dalam sistem demokrasi haruslah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.
Penerapan kebijakan politik harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar yang menjadi payung hukum bagi hak asasi manusia.
Selain itu, adanya lembaga penegak hukum, lembaga legislatif yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan kebebasan pers dan media yang independen menjadi faktor penting dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem demokrasi.
