Hukum dan KriminalPolitik dan Pemerintahan

Ditjen Imigrasi Canangkan Optimalisasi Layanan dan Infrastruktur, Targetkan Ekosistem Digital Keimigrasian 2026

Tangerang, gelarfakta.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan, penegakan hukum, dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, rakor ini menjadi wadah penyelarasan strategi transformasi institusi untuk meningkatkan standar layanan Imigrasi sekaligus mendukung prioritas nasional.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menegaskan bahwa capaian Imigrasi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil kerja keras dan inovasi progresif. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran institusi melalui penguatan sistem digital terintegrasi.

“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini adalah hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses dalam menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian atau lembaga lain, sekarang sudah berhasil terwujud. Saya senantiasa mengingatkan petugas Imigrasi, jangan pernah lelah untuk memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan Pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Hal ini mencakup penguatan layanan berbasis digital serta modernisasi fasilitas di pintu-pintu gerbang negara.

“Tahun ini, kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara, hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional. Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung sustainable business process, dengan Energi Baru Terbarukan melalui pemanfaatan panel surya di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar,” ujar Yuldi.

Selain pelayanan, aspek penegakan hukum menjadi pilar utama dalam strategi Imigrasi 2026. Imigrasi menargetkan penguatan peran sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat.

Rakor ini juga membahas peran Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta penguatan fungsi sosial melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Menurutnya, beban kerja keimigrasian yang terus meningkat menuntut adanya struktur organisasi yang lebih adaptif.

“Nanti kita akan usulkan untuk penambahan satu direktorat lagi berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, yang berkaitan dengan penyusunan rencana program mungkin nanti bisa dikerjakan oleh direktorat tersebut,” paparnya.

Rakor turut menghadirkan perspektif pakar eksternal guna memastikan ekosistem digital keimigrasian berjalan aman dan selaras dengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara, Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum demi menjaga integritas data serta ketertiban masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Silmy kembali menegaskan arah kebijakan Imigrasi ke depan.

“Ke depan, sesuai arahan Menteri, Imigrasi diinstruksikan melakukan penguatan ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita harus berdiri di garda terdepan dalam mencegah TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang kita terima di tahun 2025, termasuk dari Skytrax terkait pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.(*/pty/kur)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button