Pemkab Jombang Mulai Susun RKPD 2027, Fokus Integrasi Industri, Perdagangan, dan Sektor Primer

Jombang, gelarfakta.com — Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik, Rabu (14/1/2026). Forum ini menjadi langkah awal strategis dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang untuk tahun mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan dunia usaha, perwakilan LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi perempuan, hingga insan pers yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar memiliki legitimasi hukum sekaligus sosial.

“Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2027 ini bertujuan untuk menghimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu-isu strategis daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Hartono.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi profesi, hingga pelaku dunia usaha.

Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., yang sedang bertugas di Jakarta, diwakili oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd. Dalam sambutannya, Gus Salmanudin mengajak seluruh peserta forum untuk meluruskan niat dan menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama perencanaan pembangunan.

“Pertemuan ini harus kita niatkan untuk tiga hal utama, yaitu melindungi masyarakat, mempermudah kebutuhan masyarakat, dan membahagiakan masyarakat. Jika tiga hal ini kita tempuh, insyaallah apa pun upaya kita akan bermanfaat bagi Jombang,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh proses perencanaan harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan capaian positif kinerja Pemkab Jombang sepanjang 2025. Indeks Good Governance Kabupaten Jombang tercatat terus meningkat selama tiga tahun terakhir, hingga mencapai 85,06 poin pada 2025. Dari sisi ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,28 persen, sementara angka kemiskinan juga turun menjadi 8,36 persen pada triwulan III tahun 2025.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tetap realistis terhadap kondisi fiskal daerah.

“Dalam proses penyusunan RKPD 2027, kita juga harus bersikap realistis dan adaptif terhadap kondisi keuangan daerah. Keterbatasan sumber pendanaan, ditambah adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, menuntut kita untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan tema RKPD 2027, yakni “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer.” Tema ini menitikberatkan pada penguatan keterkaitan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan serta perdagangan.

“Melalui integrasi hulu–hilir, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab Jombang menetapkan empat prioritas utama, meliputi penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan harmonis; penguatan sektor primer dan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif, desa, dan pasar digital; peningkatan kualitas infrastruktur serta investasi yang merata dan berkelanjutan; serta peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, dan ketertiban umum.

Di akhir sambutan, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta forum untuk berperan aktif memberikan masukan yang konstruktif dan visioner.

“Saya mengajak saudara sekalian dengan segala kompetensi yang dimiliki untuk menghimpun aspirasi guna menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat diimplementasikan secara kontekstual, responsif, dan antisipatif sebagai wujud kolaborasi lintas sektor guna mencapai target pembangunan yang ditetapkan,” pungkasnya.(*/pty/kur)