Ponpes Wali Barokah Dukung Reformasi Haji, Dahnil Anzar Soroti Antrean Panjang dan Biaya Global
Jakarta, gelarfakta.com – Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri menyambut positif pembekalan Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak pada Kamis malam (9/4/2026).
Dalam paparannya, Dahnil menyoroti kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang semakin meningkat akibat dinamika global, seperti kenaikan biaya avtur dan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah berkomitmen agar kenaikan biaya tidak membebani jamaah.
“Presiden Prabowo berkomitmen agar kenaikan biaya global tidak membebani jamaah. Kami sedang mengkaji wacana-wacana solutif agar antrean haji tidak lagi menyentuh angka 40-an tahun, namun tetap menjaga kesehatan keuangan haji agar tidak ambruk di masa depan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana haji Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp180 triliun, namun dihadapkan pada tantangan antrean keberangkatan yang bisa mencapai puluhan tahun. Pemerintah pun tengah mengkaji berbagai skema, mulai dari upaya penambahan kuota hingga efisiensi pengelolaan dana.
Selain isu haji, Dahnil turut menekankan pentingnya budaya bersih dan tertib sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah Agung Riyanto menyampaikan apresiasi atas materi pembekalan yang dinilai relevan dengan kebutuhan umat.
“Apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji memberikan wawasan baru bagi kami, khususnya terkait tantangan pengelolaan haji ke depan. Ini menjadi bahan penting bagi pesantren dalam ikut memberikan edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pesantren siap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi riil penyelenggaraan haji.
Sementara itu, Sekretaris Ponpes Wali Barokah Daud Soleh menilai wacana reformasi sistem haji perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kami melihat wacana-wacana yang disampaikan masih memerlukan pendalaman, terutama agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada umat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dan budaya bersih sebagai modal sosial dalam mendukung penyelenggaraan haji yang tertib.
“Di Ponpes Wali Barokah, nilai-nilai kedisiplinan dan kebersihan sudah menjadi karakter harian santri. Kami siap menyinergikan budaya pesantren ini untuk mendukung kualitas pelayanan haji Indonesia,” tegasnya.
Ponpes Wali Barokah berharap hasil Munas X Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat dakwah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan umat, khususnya terkait pelayanan haji dan pembangunan karakter bangsa.
Melalui forum tersebut, pesantren juga menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, guna mewujudkan tata kelola haji yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan.(*/pty/kur)
