Hadapi Efisiensi Anggaran dan Kerusuhan, Pemkab Kediri Tetap Perkuat Pelayanan Publik di Tahun Pertama Periode Kedua Mas Dhito
Kediri, gelarfakta.com — Tahun pertama periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwarnai berbagai tantangan besar. Mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat hingga peristiwa kerusuhan massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri tetap mencatatkan capaian positif, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik.
Pada awal periode kedua, Pemkab Kediri harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp265 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan.
Tantangan semakin berat ketika pada 30 Agustus 2025 Kabupaten Kediri dilanda kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan perkantoran pemerintahan. Namun, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pemulihan, baik secara fisik maupun pelayanan. Normalisasi layanan dilakukan bertahap agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan administratif tanpa hambatan berarti.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kediri justru mencatat capaian signifikan di sektor pelayanan publik. Salah satunya dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik (MPP) hanya sebulan setelah peristiwa kerusuhan. MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan di satu tempat.
Sejak diresmikan hingga Januari 2026, MPP Kabupaten Kediri telah melayani lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100 hingga 130 pengunjung per hari. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang efisien dan ramah.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.
Selain MPP, inovasi lain yang menjadi sorotan adalah perluasan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa. Melalui program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka), pelayanan adminduk yang sebelumnya terpusat di kecamatan dan Dinas Dukcapil kini dapat diakses langsung di kantor desa sesuai domisili warga.
Hingga saat ini, layanan Sahaja Suka telah menjangkau 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri. Program ini memungkinkan masyarakat mengurus dan mengambil dokumen lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Adapun dokumen yang dilayani meliputi paket Akta Kelahiran (Kartu Keluarga dan KIA), paket Akta Kematian (Kartu Keluarga dan KTP elektronik), serta pengurusan Kartu Keluarga seperti pecah KK, pembaruan elemen data, hingga perubahan KK lama menjadi barcode atau tanda tangan elektronik.
Sejak diluncurkan pada awal 2025 hingga saat ini, layanan Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen administrasi kependudukan, terdiri dari 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak, serta 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa dan mendorong digitalisasi layanan pemerintahan.
“Keberhasilan pemerintah diukur dari bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” pungkasnya.(*/pty/kur)
