Khofifah Instruksikan Kepala Daerah Siaga Kemarau 2026, Jombang Siapkan Langkah Antisipatif
Surabaya, gelarfakta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau 2026. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda Jawa Timur, para bupati dan wali kota, serta Perhutani. Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan ekstrem.
Dari Kabupaten Jombang, hadir Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin, S.Ag., M.Pd., bersama Kepala Dinas Pertanian Ir. Moch. Rony, M.M., Kepala Pelaksana BPBD Wiku Birawa Filipe Dias Quintas, S.STP., M.Si., serta Kepala Satpol PP Samsudi, S.H., M.Si.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius. Berdasarkan data BMKG, puncak musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus dengan durasi hingga 240 hari di beberapa wilayah.
“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja, hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” tegas Khofifah.
Ia meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak proaktif dengan menyusun rencana aksi (plan of action) sebelum puncak kemarau terjadi. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat serta penguatan pemantauan titik api guna mencegah meluasnya karhutla.
“Bupati dan wali kota harus segera memetakan wilayah rawan tanpa menunggu bencana terjadi,” imbuhnya.
Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Pertanian, guna memastikan langkah daerah selaras dengan kebijakan nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang akan segera mengonsolidasikan lintas sektor untuk melakukan langkah preventif.
“Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami tidak akan menunggu puncak kemarau datang. Secara sinergi kita segera menyusun plan of action. Fokus kami adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi warga dan mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap sektor pertanian di Jombang agar produktivitas petani tetap terjaga, juga mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
“Kami mengimbau warga Jombang untuk lebih bijak menggunakan air dan menghindari tindakan yang memicu api di area terbuka. Sinergi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat adalah kunci agar Jombang tetap aman dan produktif selama kemarau panjang ini,” pungkasnya.(*/pty/kur)
