Pemkot Kediri Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting, Tekankan Validitas Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Tahun 2025 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (6/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Ferry Djatmiko, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri dr. Fajri Mubasysyr, serta para operator data Transformasi Web Aksi Bangda dari berbagai perangkat daerah terkait.
Rakor ini merupakan tindak lanjut surat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Semester I Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kelanjutan dari pelatihan Aksi Konvergensi yang sebelumnya dilaksanakan pada 24–25 Juli 2025 di Hotel Grand Surya Kediri, dengan peserta 50 operator data dari 17 perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Plh. Sekda Kota Kediri Ferry Djatmiko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam program percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar hasilnya optimal.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas satu dinas. Kita semua memiliki peran untuk memastikan anak-anak di Kota Kediri tumbuh sehat dan kuat, karena merekalah masa depan kota ini,” ujarnya.
Ferry juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia meminta seluruh operator aplikasi Aksi Konvergensi memastikan data yang diinput benar, lengkap, dan sesuai ketentuan.
“Validitas data menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja kita. Jangan menunda pengisian, karena keterlambatan data bisa berdampak pada hasil evaluasi di tingkat provinsi maupun nasional,” tegasnya.
Selain itu, Ferry mengingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, serta lembaga mitra. “Dengan kerja sama yang kuat, disiplin dalam pelaporan, dan semangat yang sama, saya yakin target penurunan stunting di Kota Kediri dapat tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri dr. Fajri Mubasysyr menjelaskan bahwa rakor ini berfokus pada evaluasi capaian kinerja indikator Aksi Konvergensi serta penguatan kualitas data yang diinput oleh para operator. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh data kinerja TPPS semester I telah terisi dengan lengkap, valid, dan tepat waktu sehingga Kota Kediri siap menghadapi proses monev dari provinsi,” ujarnya.
dr. Fajri menambahkan bahwa kelengkapan dan akurasi data menjadi hal krusial karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan dua agenda penting, yaitu kunjungan Bakorwil I Madiun pada 9 Oktober 2025 serta kegiatan monitoring dan evaluasi dari Tim Pokja Provinsi Jawa Timur pada 16 Oktober 2025. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda provinsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lima wilayah Bakorwil se-Jawa Timur.
Rakor ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari unsur perangkat daerah, operator data, dan stakeholder terkait. Dalam kesempatan tersebut, dr. Fajri menegaskan kembali bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Kolaborasi menjadi kunci utama agar tujuan mulia ini dapat tercapai,” pungkasnya.(*/pty/kur)
