Warsubi Dinilai Empatik dan Partisipatif Usai Tampil di CNN Indonesia Bahas Pajak Daerah
Jombang, gelarfakta.com – Kehadiran Bupati Jombang, H. Warsubi, dalam wawancara di program CNN Prime Plus, Senin malam (18/8/2025) pukul 19.30–20.15 WIB, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah Warsubi yang tampil di panggung nasional dinilai sebagai bentuk sikap empatik sekaligus partisipatif dalam merespons kegelisahan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah.
Pengamat politik Agung Baskoro menilai, kehadiran Warsubi menjadi pembeda dibandingkan sejumlah kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
“Ada yang berbeda antara Jombang dengan Pati. Saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN malam ini. Karena tidak mudah berbicara di depan publik nasional ketika banyak masalah daerah muncul,” ujar Agung.
Menurutnya, Warsubi menunjukkan itikad baik dengan membuka komunikasi dua arah secara partisipatif kepada publik.
“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah baru bergerak setelah ada Pati Effect. Ternyata Pak Bupati Jombang justru sudah melangkah lebih dulu,” ungkap lulusan Universitas Gadjah Mada ini.
Agung menegaskan, cara Warsubi berbeda dengan yang terjadi di Pati. Jika di Pati kebijakan kenaikan pajak dinilai sepihak tanpa komunikasi dengan DPRD maupun masyarakat, maka di Jombang justru dilakukan dengan pendekatan dialogis.
“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau tidak hanya peduli terhadap kegelisahan masyarakat akibat naiknya pajak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati yang komunikasinya cenderung satu arah dan bahkan menantang warga. Jadi jelas beda Jombang dengan Pati,” tegas Agung Baskoro.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menekankan pentingnya pemerintah pusat dan kepala daerah memperhatikan daya beli serta kondisi ekonomi masyarakat ketika membuat kebijakan pajak.
“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sudah memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” imbuh Founder & Executive Director Triaspolitika tersebut.
Sementara itu, Bupati Jombang H. Warsubi, yang hadir bersama Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Hadi Atmaji, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, serta Kepala Bapenda Hartono, menegaskan sejak awal dirinya telah meminta Bapenda Jombang membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Saya imbau masyarakat yang merasa keberatan agar segera menghubungi Bapenda atau perangkat desa. Nanti akan dilakukan validasi bersama sehingga pembayaran PBB-P2 bisa disesuaikan dan menurun bila memang ada kesalahan. Terima kasih kepada masyarakat Jombang yang selalu memberikan masukan,” pungkasnya.(*/pty/kur)
