Progres Rehab Kantor Pemkab Kediri Capai 68 Persen, Bupati Cek Langsung Pembangunan
Kediri, gelarfakta.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau langsung progres pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Kediri yang direhabilitasi pascakebakaran akibat kerusuhan pada Agustus 2025.
Dalam peninjauan tersebut, Mas Dhito menyebutkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai 68 persen dan masih menyisakan sekitar 32 persen pekerjaan.
“Ini masih 68 persen jadi masih (progres) tersisa 32 persen,” kata Mas Dhito usai mengecek Kantor Bupati/Wakil Bupati di dalam kompleks kantor pemerintahan.
Didampingi Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, Irwan Candra Wahyu Purnama, peninjauan dilakukan mulai dari Kantor Bupati/Wakil Bupati hingga Gedung Sekretariat Daerah.
Dari hasil pengecekan, Mas Dhito menilai proses pengerjaan berjalan cukup baik dan relatif cepat. Ia berharap pembangunan dapat selesai tepat waktu sehingga gedung bisa segera difungsikan kembali.
Secara struktur, bangunan yang direhabilitasi tidak mengalami banyak perubahan. Namun, sejumlah peningkatan dilakukan terutama pada aspek keamanan guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
“Ada beberapa hal yang diperhatikan, salah satunya faktor pengamanan, seperti emergency exit dan sistem pemadam, kemarin yang belum ada itu sistem pemadamnya,” ungkapnya.
Selain rehabilitasi gedung perkantoran, proyek yang sama juga tengah mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Plosoklaten. Untuk mempercepat pengerjaan, jumlah tenaga kerja akan ditambah dari 524 orang menjadi sekitar 800 orang.
Mas Dhito berharap pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat rampung sesuai target, sehingga para siswa yang saat ini masih menempati gedung sementara di Balai Pengembangan Kompetensi (BPK) ASN di Tarokan bisa segera pindah ke lokasi baru.
“Semoga tahun ini anak-anak bisa pindah ke Sekolah Rakyat yang kita siapkan di Plosoklaten,” pungkasnya.
Dengan percepatan pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan seluruh fasilitas pelayanan publik dapat kembali berjalan optimal sekaligus meningkatkan standar keamanan gedung pemerintahan.(*/pty/kur)
