Warga Jombang Gelar Aksi Protes PPDB Zonasi, Tuntut Copot Mendikbudristek Nadiem Makarim
Jombang, GelarFakta – Puluhan warga di Kabupaten Jombang melakukan aksi demonstrasi memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi pada Jumat (5/7/2024) siang.
Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang dengan massa membentangkan banner yang menyerukan permasalahan PPDB dan meminta pencopotan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dari jabatannya.
Aksi demonstrasi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian setempat.
Lebih dari 50 orang turut serta dalam aksi ini, yang digelar setelah banyak warga mengeluhkan adanya ketidakadilan dalam sistem zonasi PPDB yang dinilai penuh dengan kecurangan.
Joko Fattah Rochim, koordinator aksi, menjelaskan bahwa protes ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah dalam dunia pendidikan.
“Banyak warga yang tinggal dekat dengan sekolah negeri tetapi tidak diterima dengan alasan zonasi. Akibatnya, anak-anak terpaksa bersekolah jauh dari rumah mereka. Banyaknya korban dari sistem ini membuat warga marah dan akhirnya turun ke jalan,” ujar Fattah.
Menurut Fattah, masalah serupa terus berulang setiap kali PPDB berlangsung, sehingga masyarakat menilai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim tidak mampu mengatasi masalah tersebut.
“Salah satu contohnya adalah di Desa Kepatihan, Pulo, dan lainnya di Jombang. Jarak zonasi yang ditentukan sering berubah-ubah, dari 10 kilometer menjadi 10 meter dalam waktu satu jam, dan kemudian berubah lagi menjadi 130 meter. Ini sangat merugikan, terutama bagi warga yang lokasinya dekat dengan sekolah. Hal ini seharusnya mendapat tindakan tegas dari pihak terkait,” jelas Joko Fattah Rochim.
Warga meminta agar anggota dewan dan pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, massa mengancam akan menggelar aksi protes dengan jumlah peserta yang lebih besar.
“Kami ingin tuntutan kami ditindaklanjuti dan meminta agar Nadiem Makarim dicopot. Banyak orang tua yang bingung karena anak-anak mereka yang tinggal dekat dengan sekolah tidak diterima. Banyak anak-anak yang menangis karena tidak diterima di sekolah akibat sistem zonasi ini,” tambahnya.(jb1/kur)
