Pemkab Jombang Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2026, Abah Warsubi Tekankan Sinergi dan Data Tunggal
Jombang, GelarFakta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus memperkuat langkah nyata dalam menekan angka kemiskinan. Melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 yang digelar di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (15/10/2025), Bupati Jombang H. Warsubi, S.H., M.Si. menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan penggunaan data tunggal sebagai kunci pengentasan kemiskinan.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi didampingi oleh Wakil Bupati Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua TKPK, menyampaikan capaian menggembirakan: persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang tahun 2025 turun menjadi 8,36 persen, dari 8,60 persen pada tahun 2024. Angka ini bahkan lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur (9,50 persen) dan Nasional (8,47 persen).
“Kita menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 8,04 persen pada 2026, dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada akhir 2026, sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” tegas Abah Warsubi.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tiga strategi utama:
1. Penguatan Regulasi dan Pelaksanaan – memastikan implementasi program disertai regulasi yang kuat dan berkeadilan.
2. Mewujudkan Data Tunggal – seluruh program penanggulangan kemiskinan harus berbasis by name, by address, by problem, dengan data yang terverifikasi dan tervalidasi.
3. Pendekatan Pentahelix – memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha/CSR, masyarakat, dan media.
Sementara itu, Wakil Bupati Gus Salmanudin menjelaskan sejumlah faktor pendukung penurunan kemiskinan, antara lain tren inflasi yang stabil, turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,75 persen pada 2024, peningkatan Nilai Tukar Petani (114,45 per Juli 2025), serta optimalisasi Dana Desa dan program perlindungan sosial.
Ia juga memaparkan beberapa program unggulan Pemkab Jombang dalam mendukung strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) 2025, antara lain:
Beasiswa Milenial, dengan alokasi Rp1 miliar untuk 30 siswa kurang mampu;
Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah”, guna meningkatkan pendapatan petani;
Program Mandor Jalan, untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat;
Insentif Guru Ngaji TPQ, yang pada 2026 akan dinaikkan dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per guru.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, menegaskan bahwa rapat ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) 2026. Ia mengajak seluruh tim, termasuk OPD, ormas, akademisi, dan media, untuk memperkuat prinsip 4K: Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Profil Kemiskinan Kabupaten Jombang oleh Plt. Kepala BPS Abdus Salam, S.ST., M.E., serta diskusi mendalam mengenai strategi intervensi daerah.
Di akhir pertemuan, Gus Salman menegaskan bahwa Rakor TKPK bukan sekadar seremonial.
“Ini komitmen bersama yang akan saya kawal. Setelah ini akan ada rapat lanjutan bersama Baznas, filantropi, dan stakeholder lainnya untuk merumuskan intervensi konkret sesuai karakteristik wilayah dan kelompok sasaran,” tegasnya.
Dengan kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan data tunggal yang akurat, Pemkab Jombang optimis dapat mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua serta mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.(*/pty/kur)
