Wali Kota Kediri Paparkan Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM
Kediri, GelarFakta – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memaparkan sejumlah kebijakan strategis dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Kediri. Pemaparan tersebut disampaikan dalam agenda “Kebijakan Pendidikan dan Kualitas SDM Kota Kediri” yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Selasa, 6 Mei 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).
Dalam sambutannya, Vinanda—yang akrab disapa Mbak Wali—menjelaskan sejumlah program prioritas pendidikan dalam kerangka Sapta Cita, terutama pada Cita Kedua: Produktif, Kreatif, dan Inovatif.
Beberapa program utama yang disorot antara lain:
1. Program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah): Diluncurkan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai ijazah yang tertahan dan pungutan komite. BOSDA diharapkan menghapus praktik tersebut di seluruh sekolah negeri di Kota Kediri.
2. Program Beasiswa: Pemerintah Kota Kediri menyediakan beasiswa untuk jenjang SMA hingga S-3 guna menekan angka putus sekolah. Termasuk pula beasiswa khusus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam mengharumkan nama daerah.
“Masih ada anak-anak di Kota Kediri yang putus sekolah. Melalui berbagai program pendidikan ini, saya berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan menggapai cita-cita,” ujar Vinanda.
Wali kota perempuan pertama di Kediri itu juga menegaskan kembali kebijakan larangan kegiatan wisuda untuk jenjang PAUD hingga SMP. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meringankan beban orang tua, menghindari kesenjangan sosial, dan mengembalikan esensi kelulusan pada pencapaian akademik dan pembentukan karakter.
“Kalau orang tua mampu mungkin tidak jadi soal, tapi kita juga harus melihat kondisi orang tua lain. Acara pelepasan bisa diganti dengan kegiatan yang lebih bermakna, seperti doa bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vinanda juga memaparkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Kediri. Ia menyampaikan bahwa seluruh TK, SD, dan SMP negeri di Kota Kediri diwajibkan membuka kelas inklusi. Setiap sekolah telah disiapkan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik disabilitas.
SPMB Kota Kediri terbagi dalam empat jalur, yaitu jalur afirmasi dan inklusi, jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur domisili. Pemkot Kediri menargetkan proses seleksi berjalan transparan, adil, dan mudah diakses masyarakat.
“Kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak disabilitas untuk mendapat pendidikan yang layak. Mari kita bimbing mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Menjadi pendidik harus disertai keikhlasan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi emas,” ujar Vinanda.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menambahkan bahwa untuk jalur inklusi, penerimaan siswa dilakukan melalui proses asesmen oleh psikolog guna memastikan kesiapan anak. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan kepada 125 guru TK, SD, dan SMP sebagai GPK. Guru yang lulus pelatihan diberikan sertifikat dan dianggap layak mendampingi siswa di kelas inklusi.
“Tahun ini seluruh sekolah negeri membuka kelas inklusi, berbeda dengan tahun lalu yang hanya beberapa sekolah. Kami juga akan menyediakan alat peraga edukasi khusus,” terang Anang.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam jalur domisili terdapat kuota khusus sebesar 10 persen dari kuota domisili utama, diperuntukkan bagi warga yang tinggal di sekitar sekolah.
Rincian kuota SPMB adalah sebagai berikut:
1. Afirmasi dan inklusi: minimal 25 persen,
2. Mutasi: maksimal 5 persen,
3. Prestasi (khusus SMP): minimal 25 persen,
4. Domisili: minimal 70 persen untuk TK dan SD, dan minimal 40 persen untuk SMP.
Sebagai penutup, acara ini juga ditandai dengan deklarasi SPMB dan penandatanganan komitmen bersama agar proses penerimaan murid baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.(*/pty/kur)
