Kemendagri Dukung Pelaksanaan Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2024
Jakarta, GelarFakta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan keberlanjutan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2024.
Dukungan ini diungkapkan dalam acara sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Skema Normal Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan baru-baru ini di Harris Vertu Hotel Jakarta.
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Turut hadir dalam acara ini Asisten Deputi IV Kemenko Perekonomian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja di 20 provinsi dan 11 kabupaten/kota yang belum tersedia pelatihan offline, dan Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI).
Sejak peluncurannya pada tahun 2020 hingga batch 62 pada Oktober 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta orang di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk 86 persen yang belum pernah mengikuti pelatihan, 3 persen penyandang disabilitas, 51 persen perempuan, 18 persen pendidikan SD ke bawah, dan 3 persen purna Pekerja Migran Indonesia.
60 persen dari total peserta Program Kartu Prakerja adalah pengangguran, dan 30 persen berhasil memperoleh pekerjaan atau memulai usaha.
Sepanjang tahun 2023, Kementerian Perekonomian gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran media dan rapat koordinasi.
Desain awal Program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi berubah menjadi program semi bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
Namun, dengan peralihan status pandemi menjadi endemi pada tahun 2023, Program Kartu Prakerja kembali meningkatkan mutu pelatihan di Skema Normal dengan melaksanakan pelatihan tatap muka, bauran online dan offline, serta webinar.
Perubahan mendasar Program Kartu Prakerja dari skema semi bansos menjadi skema normal termasuk perubahan moda pelatihan dan kenaikan pagu anggaran pelatihan.
Selain itu, besarnya insentif juga mengalami penyesuaian.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heri Supriyanto, mengapresiasi pencapaian Program Kartu Prakerja hingga Tahun 2023 dan berharap keberhasilan tersebut dapat berlanjut pada tahun 2024.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja serta peningkatan kualifikasi lembaga pelatihan di daerah.
Kemendagri telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja di daerah. Peran Disnaker juga diharapkan dalam memberikan masukan kepada Bappeda terkait pentingnya program ini.
Pelaksanaan Skema Normal Program Kartu Prakerja tahun 2024 diharapkan dapat berjalan lebih baik, dengan melibatkan kerja sama lintas sektor dalam memberikan pemahaman akan pentingnya peningkatan kompetensi bagi masyarakat, perangkat daerah, dan lembaga terkait di sektor swasta.(*/pty/kur)
