Musrenbang RKPD 2027 Dimulai, Bupati Warsubi Tekankan Integrasi Industri dan Sektor Primer
Jombang, gelarfakta.com – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan penting perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, di Ruang Bung Tomo, Kamis (26/3/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Warsubi memaparkan arah pembangunan Jombang tahun 2027 dengan tema besar “Integrasi Pengembangan Industri – Perdagangan dengan Sektor Primer.” Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan serta selaras dengan potensi riil daerah.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan dan selaras dengan tema besar kita. Sektor industri dan perdagangan harus mampu menyerap serta memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi fondasi ekonomi rakyat Jombang,” tegasnya.
Untuk memastikan perencanaan berjalan optimal, Bupati memberikan empat instruksi utama kepada seluruh perangkat daerah, yakni perencanaan harus adaptif dan inovatif, efisien serta berorientasi pada dampak, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta patuh terhadap ketentuan anggaran termasuk mandatory spending, khususnya alokasi minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
Lebih lanjut, Warsubi menegaskan arah pembangunan ke depan akan diperkuat melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita yang menjadi komitmen pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Program tersebut mencakup pembangunan desa dan kota inklusif, peningkatan SDM unggul, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sektor pertanian hingga transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Musrenbang ini juga menjadi momentum penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD, Octadella Billytha Permatasari, kepada Bupati. Warsubi berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun legislatif dapat terintegrasi dalam dokumen RKPD 2027.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini diikuti 152 peserta dari berbagai elemen, mulai akademisi, tokoh agama, hingga pelaku usaha.
“Tujuannya adalah mendapatkan saran masukan guna mempertajam prioritas pembangunan, sehingga tercipta keselarasan antara program daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta berbagai stakeholder pembangunan. Langkah ini menandai komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel menuju visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”(*/pty/kur)
