Mbak Wali Dorong Penguatan MCSP demi Wujudkan Pemerintahan Berintegritas di Kota Kediri
Kediri, gelarfakta.com — Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Akselerasi Implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) untuk Pemerintahan Berintegritas yang diselenggarakan di Hotel Grand Surya Kediri, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali ini menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya bimtek tersebut. Menurutnya, MCSP merupakan instrumen strategis dalam pencegahan praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
“Percuma kita hanya fokus pada nilai, tetapi secara realita masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Vinanda Prameswati.
Mbak Wali juga menyampaikan keprihatinannya terhadap capaian penilaian MCSP Kota Kediri yang masih berada di peringkat tujuh terbawah di tingkat Provinsi Jawa Timur. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
“Ini penting sekali untuk kita evaluasi. Kekurangannya di mana, dan bagaimana kita memperbaikinya. Implementasi MCSP jangan dianggap sebagai beban administrasi atau kewajiban penilaian semata, tetapi harus menjadi semangat bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa MCSP mencakup sejumlah fokus utama, mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Ia menegaskan bahwa perencanaan APBD harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra, serta dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.
Dalam aspek penganggaran, Vinanda menekankan pentingnya transparansi pembahasan anggaran, pencegahan praktik markup, serta menghindari anggaran fiktif. Hal tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari praktik kolusi. Pelayanan publik pun harus memiliki standar yang jelas serta bebas dari pungutan liar. Sementara dalam pengelolaan barang milik daerah, ia mengingatkan pentingnya pencatatan aset secara tertib.
“Jangan sampai pencatatan aset tidak jelas, lalu ketika terjadi pergantian kepemimpinan, aset pemerintah justru berpindah ke pihak lain. Ini harus kita benahi bersama,” jelasnya.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Mbak Wali menilai pencegahan kebocoran pendapatan daerah sangat krusial agar pembangunan dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Menutup arahannya, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa MCSP harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, bukan sekadar formalitas penilaian.
“Saya berharap MCSP ini benar-benar menjadi semangat kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga insyaallah Kota Kediri menjadi kota yang semakin mapan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, Pemerintah Kota Kediri berharap seluruh aparatur semakin memahami pentingnya integritas, akuntabilitas, serta pengawasan internal, guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan dipercaya masyarakat.(*/pty/kur)
