Pemkab Jombang dan PKDI Sepakat Perkuat Sinergi serta Optimalkan PAD


Jombang, gelarfakta.com – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Rabu (20/8/2025) malam. Pertemuan ini bertujuan menyamakan langkah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Dalam forum tersebut, PKDI menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Apabila terdapat persoalan di lapangan, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,” tegas Ketua PKDI Jombang, Supono.
Audiensi menghasilkan tiga poin sikap PKDI Kabupaten Jombang, yakni mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2), menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Jombang, serta mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
Bupati Jombang, H. Warsubi, dalam arahannya menyampaikan bahwa persoalan kenaikan PBB tidak hanya terjadi di Jombang, tetapi juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Pemerintah desa dapat membantu warganya yang merasa keberatan untuk menyampaikan ke Bapenda,” ujarnya.
Terkait revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025, Bupati menyebut langkah tersebut memang berdampak pada penurunan PAD.
“PAD tahun 2024 mencapai Rp51 miliar atau 95 persen dari target. Untuk tahun 2025, perolehannya turun menjadi Rp50 miliar. Dengan revisi ini, ada potensi penurunan lagi di tahun 2026 sekitar Rp15 miliar. Namun, langkah ini diambil demi meringankan beban masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Warsubi menegaskan Jombang masih memiliki sumber pemasukan lain selain pajak daerah, salah satunya dari kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mencontohkan Perkebunan Panglungan yang sebelumnya merugi kini mulai menunjukkan progres positif.
“Jika dikelola dengan baik, perkebunan ini berpotensi menyumbang Rp300 hingga Rp500 juta,” jelasnya.
Selain perkebunan, Bupati juga menaruh harapan pada kontribusi signifikan dari Bank Jombang, Perumdam Tirta Kencana, serta Aneka Usaha Seger.
“Kalau dikelola maksimal, ini bisa menjadi tumpuan tambahan PAD kita,” tandasnya.
Menutup arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya sinergitas, kekompakan, kebersamaan, dan soliditas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa yang terus mendukung pemerintah daerah.
“Kami ingin Jombang selalu kondusif. Kekhawatiran masyarakat terkait PBB insyaallah dapat diselesaikan tanpa satupun yang terlewat. Terima kasih kepada seluruh kepala desa yang telah mendukung penuh upaya pemerintah daerah. Target kami, 780 ribu SPPT dapat selesai 100 persen pada November mendatang,” pungkasnya.(*/pty/kur)



