Bupati Jombang Warsubi Resmi Jabat Wakil Bendahara Umum APKASI 2025–2030
Jakarta, gelarfakta.com — Bupati Jombang, H. Warsubi, resmi dilantik sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa APKASI memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah pusat, terutama dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kabupaten. Ia juga mendorong seluruh pengurus untuk menjaga tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, menambahkan bahwa lebih dari 60 persen pembangunan nasional dilaksanakan di wilayah kabupaten. Oleh karena itu, APKASI diharapkan menjadi penghubung nyata antara pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Usai pelantikan, Warsubi menyampaikan komitmennya untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa peran APKASI tidak boleh berhenti pada forum koordinasi, melainkan harus mendorong lahirnya kebijakan konkret.
“Kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran daerah dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Daerah harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui BUMD yang sehat, perizinan yang efisien, dan iklim investasi yang ramah bagi swasta,” ujar Warsubi.
Ia juga menyoroti pentingnya forum khusus di APKASI untuk membahas tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten yang sering kali menghambat kinerja daerah. Warsubi menyambut baik komitmen Mendagri dalam membuka ruang diskusi lintas kementerian demi mencari solusi konkret.
“Sebagai pengurus, saya ingin APKASI hadir sebagai penggerak perubahan. Aspirasi dari daerah harus benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti secara nyata,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus APKASI ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar kepala daerah, mendorong inovasi kebijakan, serta meningkatkan sinergi pembangunan nasional yang merata dari kabupaten ke seluruh penjuru negeri.(*/pty/kur)
