Kediri, gelarfakta.com – Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, masing-masing sebesar 66,64 persen dan 92,74 persen.
Hasil SNLIK 2026 tersebut sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yakni indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Hasil survei diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
SNLIK bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
SNLIK 2026 untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini mencakup seluruh sektor jasa keuangan dan produk atau layanan keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, pinjaman daring, penyelenggara sistem pembayaran, program jaminan sosial, hingga lembaga jasa keuangan lainnya.
Survei dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan melibatkan 3.480 petugas.
Pengukuran indeks literasi keuangan menggunakan lima parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Berdasarkan wilayah, masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan 72,54 persen dan inklusi keuangan 95,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang masing-masing mencapai 64,42 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sementara indeks inklusi masing-masing 93,49 persen dan 93,73 persen.
Berdasarkan kelompok usia, masyarakat berusia 26–35 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 78,70 persen. Kelompok usia 15–17 tahun memiliki indeks terendah sebesar 56,04 persen. Untuk inklusi keuangan, kelompok usia 26–35 tahun juga menjadi yang tertinggi dengan 96,27 persen, sedangkan kelompok usia 15–17 tahun mencapai 89,13 persen.
Tingkat pendidikan juga menunjukkan hubungan yang searah dengan literasi dan inklusi keuangan. Indeks literasi masyarakat yang tamat perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, sedangkan kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah, termasuk tidak tamat SD atau sederajat, sebesar 45,23 persen.
Pada indeks inklusi, kelompok tamat perguruan tinggi mencapai 99,49 persen, sementara kelompok dengan pendidikan tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD atau sederajat sebesar 85,80 persen.
Berdasarkan pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15 persen, disusul pegawai atau profesional sebesar 85,12 persen dan pengusaha atau wiraswasta 76,51 persen. Sementara itu, kelompok tidak atau belum bekerja tercatat 53,89 persen, petani, peternak, pekebun, atau nelayan 59,75 persen, serta pelajar atau mahasiswa 62,72 persen.
Untuk indeks inklusi, pensiunan atau purnawirawan mencapai 99,54 persen, pegawai atau profesional 98,89 persen, dan pengusaha atau wiraswasta 96,03 persen. Adapun petani, peternak, pekebun, atau nelayan sebesar 87,82 persen, masyarakat tidak atau belum bekerja 89,59 persen, serta pelajar atau mahasiswa 92,76 persen.
Secara kewilayahan, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, diikuti Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk indeks inklusi, tiga provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Pada sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi tertinggi antara lain tercatat pada perbankan dan penyelenggara program jaminan sosial. Literasi keuangan perbankan mencapai 66,46 persen dan penyelenggara program jaminan sosial 65,13 persen. Sementara indeks inklusinya masing-masing sebesar 70,64 persen dan 77,13 persen.
Untuk sektor konvensional dan syariah, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dengan indeks inklusi 93,53 persen. Sementara itu, literasi keuangan syariah tercatat 43,07 persen dan inklusi keuangan syariah 13,24 persen.
SNLIK 2026 juga mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan. Hasilnya, sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, sedangkan yang mengenal LPS mencapai 46,31 persen.
Pengetahuan mengenai penjaminan polis masih relatif rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-penyelenggara program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Berdasarkan segmentasi masyarakat, sebanyak 38,8 persen sudah mengetahui adanya penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS. Sementara 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Adapun 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi LPS untuk mengarahkan program literasi yang lebih tersegmentasi. Edukasi ke depan diarahkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya penjaminan simpanan, tetapi juga memahami peran LPS serta mekanisme dan ketentuan penjaminan.
Sementara itu, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyampaikan apresiasi kepada media yang turut mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurut Ismirani, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, OJK Kediri telah menyelenggarakan 34 kegiatan edukasi di seluruh wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut diikuti 12.708 peserta.
“OJK Kediri terus berkomitmen mendukung peningkatan indeks literasi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi, khususnya bagi segmen prioritas,” ujarnya.
Segmen yang menjadi perhatian antara lain masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP atau sederajat ke bawah, serta petani, peternak, pelajar, masyarakat yang tidak atau belum bekerja, dan pekerja lainnya.
Ismirani berharap media terus berperan dalam mendorong percepatan literasi keuangan, khususnya kepada kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih berada di bawah angka nasional.
Hasil SNLIK 2026 selanjutnya menjadi salah satu rujukan bagi OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, serta program literasi dan inklusi keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.(*/pty/kur)
