Kediri, gelarfakta.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, Kamis (25/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus.
Menurut Vinanda, perubahan APBD 2025 dilakukan karena adanya kondisi dan kebijakan yang menuntut penyesuaian. Hal itu antara lain disebabkan oleh kebutuhan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, serta antar jenis belanja. Selain itu, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024. “Tujuannya meningkatkan capaian kerja Pemkot Kediri, meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya. Intinya untuk peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar wali kota termuda ini.
Dalam pemaparannya, Vinanda menjelaskan rincian perubahan APBD 2025 dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan. Untuk pendapatan daerah, yang semula direncanakan sebesar Rp 1.520.762.610.181 berkurang Rp 11.872.867.638,38 sehingga menjadi Rp 1.508.889.742.542,62 atau turun 0,78%. Meski begitu, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari Rp 414.828.604.181 bertambah Rp 16.046.739.832,62 sehingga menjadi Rp 430.875.344.013,62 atau naik 3,87%. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya.
Pada pos belanja daerah, yang semula direncanakan Rp 1.851.705.607.815 mengalami penurunan Rp 4.632.487.490,55 sehingga menjadi Rp 1.847.073.120.324,45 atau turun 0,25%. Penurunan belanja ini mencakup beberapa pos, mulai dari belanja operasi (pegawai, barang/jasa, hibah, bantuan sosial), belanja modal (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, aset tetap lainnya), hingga belanja tidak terduga.
Sementara itu, pada sisi pembiayaan, Vinanda menjelaskan adanya kenaikan akibat defisit APBD. Pembiayaan yang semula Rp 330.942.997.634 bertambah Rp 7.240.380.147,83 sehingga menjadi Rp 338.183.377.781,83 atau naik 2,19%. Tambahan ini berasal dari SILPA tahun sebelumnya sesuai hasil audit BPK atas laporan keuangan 2024. “Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan,” pungkasnya.(*/pty/kur)
