Gus Qowim Tegaskan Komitmen Pemkot Kediri dalam Pengentasan Kemiskinan
Kediri, gelarfakta.com – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin memberikan arahan dalam Rapat Sosialisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Persiapan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, yang digelar di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Senin (14/7/2025).
“Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Tidak hanya sekadar soal pendapatan rendah, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, hunian yang layak, hingga kesempatan kerja yang setara,” ujar Gus Qowim.
Ia menekankan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan harus berperan aktif menyiapkan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, keberadaan TKPK sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor. “Melalui TKPK, berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, hingga peningkatan infrastruktur dasar bisa disinergikan,” jelasnya.
Gus Qowim juga menegaskan pentingnya sinergi program pemerintah pusat dengan inovasi daerah. Seperti program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, ATM Beras, BOSDA, Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa, RTLH, Pelatihan Kerja, dan program lainnya. SK Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/76/419.033/2025 mengatur tugas TKPK, mulai dari menyusun rencana penanggulangan kemiskinan hingga memfasilitasi kemitraan. “Saya harap kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” tegasnya.
Sebagai Ketua TKPK Kota Kediri, Gus Qowim berpesan agar seluruh program dijalankan dengan koordinasi yang baik, tepat sasaran, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Tujuannya, percepatan pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud di Kota Kediri. “Dalam waktu dekat, kita akan menghadapi penilaian indikator kinerja pemerintah daerah. Saya harap semua pihak bersinergi optimal untuk memenuhi data dan dukungan yang diperlukan,” tambahnya.
Wakil Ketua TKPK Kota Kediri, Bagus Alit, memaparkan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Kediri tercatat 6,51%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur yang berada di angka 9,79%. Beberapa program unggulan yang mendukung Asta Cita dan Sapta Cita antara lain MERATA, BOSDA, beasiswa S1, S2, dan S3, beasiswa atlet berprestasi, bantuan modal dan pengembangan UMKM, Halo Warga, dokter keluarga, kota ramah disabilitas, pelayanan All In Kelurahan, serta Mobil Pelayanan Masyarakat.
Ia juga menjelaskan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024, yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi, serta penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Bagus Alit turut memaparkan mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini menjadi acuan untuk mendukung program pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan. DTSEN memadukan tiga jenis data sosial ekonomi ditambah data administratif, dan divalidasi dengan data kependudukan dari Dukcapil, sehingga mendukung sinergi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.(*/pty/kur)
