Pemkab Kediri Salurkan Bantuan Modal untuk 5.446 UMKM
Kediri, gelarfakta.com – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyalurkan bantuan modal usaha kepada 5.446 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan usaha.
“Bantuan ini diberikan sebagai bantuan modal untuk pengembangan usaha,” ujar Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Kopusmik) Kabupaten Kediri, Santoso, di Kediri, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan, bantuan permodalan bagi pelaku UMKM perseorangan disalurkan melalui mekanisme bantuan sosial. Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Mas Dhito—sapaan akrab Bupati Kediri—untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di daerah.
“Pemberian bantuan modal ini sebagai upaya yang dilakukan Mas Dhito untuk pengembangan usaha teman-teman pelaku UMKM,” lanjut Santoso.
Nilai bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp5 juta, tergantung pada kebutuhan dan skala pengembangan masing-masing usaha. Dari total penerima, sebanyak 1.882 UMKM telah menerima realisasi penyaluran bantuan hingga pertengahan 2025.
Selain bantuan perseorangan, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyalurkan bantuan dalam bentuk alat produksi kepada kelompok UMKM melalui mekanisme hibah. Dari target 33 kelompok pada tahun ini, sudah terealisasi tiga kelompok dengan nilai bantuan antara Rp20 juta hingga Rp50 juta.
Santoso menambahkan, penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM terus dilakukan setiap tahun melalui alokasi APBD maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada 2021 lalu, jumlah penyaluran bantuan UMKM bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 8.327 UMKM, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sedangkan sejak 2021 hingga 2024, bantuan kelompok dalam bentuk hibah peralatan telah direalisasikan untuk 100 kelompok usaha.
“Sejak kepemimpinan Mas Dhito periode pertama, Bupati Kediri terus memberikan perhatian bagi pelaku UMKM, termasuk mendorong pengurusan legalitas usaha seperti NIB, PIRT, merek, BPOM, serta sertifikasi halal,” ujar Santoso.
Untuk mendukung proses sertifikasi BPOM, Pemkab Kediri juga telah membentuk rumah produksi di Kecamatan Pare guna mempermudah proses pendampingan dan pengawasan. Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 25.833 UMKM telah terdaftar, dengan sektor kuliner mendominasi, yakni sebanyak 8.939 UMKM.
Pendampingan lainnya juga diberikan melalui fasilitasi kemasan produk secara gratis melalui rumah kemasan. Inisiatif ini sejalan dengan pesan Mas Dhito yang terus mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, termasuk dalam hal pengemasan.
“Contoh pada produk kuliner, perlu adanya inovasi pada kemasan atau packaging supaya produk yang dijual lebih menarik perhatian konsumen,” jelasnya.
Sebagai upaya berkelanjutan dalam membina UMKM, sejak 2021 Mas Dhito juga telah mendirikan Gerai Rumah Inkubasi (Garasi) UMKM. Pendampingan di garasi tersebut digelar rutin setiap bulan di beberapa kecamatan, yakni Papar pada Rabu minggu pertama, Pare di minggu kedua, Grogol minggu ketiga, dan Ngadiluwih pada minggu keempat.(adv/kominfo/*/pty/kur)
