PWI Kediri Undang KPU dan Pakar Media Berdialog dengan Mahasiswa serta Pemilih Pemula
Kediri, GelarFakta – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, Persatuan Wartawan Indonesia Kediri menggelar dialog komparatif dengan tema “Pers Mengawal Pemilu 2024” di Aula Kampus Utama IAIN Kediri, Selasa (14/11/2023).
Dalam dialog komparatif tersebut, PWI Kediri mendatangkan narasumber di antaranya, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro dan Pakar Pers, Sihono Harto Taruno.
Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyudi mengatakan, bahwa kegiatan dialog komparatif ini merupakan bagian dari program PWI Kediri.
Dialog Komparatif ini, lanjut Bambang, juga untuk merespon banyaknya masukan dari masyarakat terkait peran apa yang bisa dilakukan oleh pers dalam mengawal Pemilu 2024.
“Akhirnya kami menggelar dialog ini dengan para pakar seperti ahli pers, Anggota KPU Jawa Timur dan Ketua PWI Jawa Timur,” kata Bambang, Selasa (14/11/2023).
Lutfil Hakim, Ketua PWI Jawa Timur menuturkan, bahwa sebenarnya yang harus dikawal oleh pers itu tidak masalah pemilu saja. Melainkan semua kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.
“Saya kira yang dikawal oleh pers itu tidak hanya masalah pemilu saja. Tapi semua kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum harus dikawal,” katanya.
Khusus untuk pengawalan pemilu, lanjut Lutfil Hakim, memang sangat penting untuk dilakukan. Karena pemilu merupakan perhelatan besar, maka pers harus kritis dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Pers harus kritis terhadap semua tahapan. Harus kritis memberi koreksi, harapannya semuanya bisa terselenggara dengan benar secara bermartabat, sehingga nanti pemerintahan yang dihasilkan adalah pemerintah yang juga bermartabat,” ucapnya.
Menurutnya, dalam pemilu legislatif, mestinya ada satu lagi tahapan yaitu tahapan untuk memastikan bahwa setiap caleg adalah orang yang benar-benar kredibel, yaitu melalui ukuran semacam sertifikasi.
“Jadi setiap calon yang akan dicalegkan oleh partai politik, sebelum ditetapkan oleh KPU, saya kira perlu ada semacam sertifikasi secara nasional. Penyelenggaranya bisa perguruan tinggi terdekat. Saya kira bila (sertifikasi) ini dilakukan, maka rakyat tidak perlu dirugikan,” katanya.
Selama ini, lanjut dia, parpol itu cenderung memilih calon yang kuat logistiknya. Padahal secara kemampuan, tidak memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Gogot Cahyo Baskoro menjelaskan, bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali pada 2019. Sementara penyelenggaraan pemilihan (pilkada) serentak pertama kali di masa pandemi pada 2020.
Untuk tahapan Pemilu 2024 ini, lanjut Gogot, sudah masuk tahapan pencalonan anggota legislatif dan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Gogot berharap, agar semua tahapan Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, maka peran pers dalam mengawal Pemilu 2024 harus diintensifkan.(pty/kur)
