Kota Kediri Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Fokuskan Pendekatan Kolaboratif dan Inovatif
Kediri, GelarFakta – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dalam ajang Penilaian Kinerja Stunting Terintegrasi Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Selasa (10/6/2025). Paparan disampaikan di hadapan panelis tim percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Timur serta mitra strategis, bertempat di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri.
Dalam presentasinya, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa berdasarkan analisis situasi pada Aksi Konvergensi #1, Kota Kediri telah menetapkan 10 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting tahun 2025. Kelurahan tersebut antara lain Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo, dan Mrican. Penetapan ini didasarkan pada prevalensi stunting, jumlah kasus, keluarga berisiko, serta capaian layanan esensial yang rendah.
Aksi Konvergensi #2 menunjukkan kerangka kerja terstruktur melalui penyusunan rencana kegiatan bulanan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja TPPS 2025. Sementara Aksi Konvergensi #3 diwujudkan lewat forum Rembuk Stunting dari tingkat kelurahan hingga kota, yang menetapkan lokus dan program prioritas sebagai bentuk komitmen bersama.
Pada Aksi #4, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan 6 Peraturan Daerah, 7 Peraturan Wali Kota, dan 13 Keputusan Wali Kota sebagai dasar hukum pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Sedangkan Aksi #5 berfokus pada pemberdayaan masyarakat, di mana Tim Penggerak PKK menjadi agen perubahan pola pengasuhan dan perilaku keluarga, berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti kader kesehatan, IDI, IBI, komunitas peduli ASI, serta forum anak.
Inovasi menjadi sorotan dalam Aksi Konvergensi #6. Pemerintah Kota Kediri mengembangkan aplikasi PAPI ASIK (Program Pemantauan Ibu, Anak, dan Siklus Kehidupan) untuk mencatat data real-time hasil timbang balita dari posyandu. Monitoring dilakukan menggunakan teknologi ArcGIS sehingga memunculkan peta sebaran balita stunting secara spasial. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Elsimil juga dilakukan untuk memantau keluarga berisiko.
Aksi #7 difokuskan pada publikasi masif melalui media sosial, media cetak, dan podcast, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting. Sedangkan Aksi #8 menggambarkan capaian Pemerintah Kota Kediri terhadap target RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia), yang secara umum telah melampaui target nasional. Namun, beberapa indikator masih perlu ditingkatkan, seperti cakupan ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, serta pelayanan KB pasca persalinan dan akses sanitasi layak.
Wali Kota termuda di Indonesia ini juga menyoroti praktik baik yang dilakukan Kota Kediri, seperti program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) untuk meningkatkan asupan protein hewani bagi balita. Selain itu, terdapat program penempatan dokter spesialis anak di puskesmas secara bergilir satu kali seminggu untuk menangani 10 balita terindikasi stunting yang tidak membaik meskipun telah mendapat intervensi posyandu.
“Balita dengan kondisi weight faltering yang tidak menunjukkan perbaikan akan didampingi TP PKK dan kelurahan untuk dirujuk ke puskesmas. Jika masih memerlukan perawatan lanjutan, akan diteruskan ke RSUD,” jelas Vinanda.
Menutup paparannya, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media, Vinanda optimistis Kota Kediri dapat mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.(*/pty/kur)
